Terungkap, Presiden Yoon Sudah Bahas Darurat Militer sejak April Tahun Lalu

Seoul, VIVA – Salah satu media Jepang yakni Asahi Shimbun melaporkan bahwa Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol sering menyebutkan darurat militer mulai dari sekitar bulan April tahun lalu, bertepatan dengan pemilihan umum Korea.

Mengutip mantan menteri kabinet di bawah pemerintahan Yoon yang beberapa kali makan malam dengan presiden, Asahi melaporkan, "Yoon mulai lebih sering menyebut istilah 'darurat militer' dalam pertemuan setelah kekalahan telak partai yang berkuasa dalam pemilihan umum bulan April tahun lalu. Tingkat stres dan konsumsi alkoholnya juga meningkat."

Menurut laporan tersebut, Yoon sering minum di tempat-tempat seperti kediaman pemerintah di Samcheong-dong, Seoul.

Pertemuan-pertemuan ini biasanya meliputi samgyeopsal (perut babi panggang), yang dipasangkan dengan putaran "somaek" segelas soju yang dicampur dengan bir.

"Rupanya, Yoon minum hingga 20 gelas somaek dalam sekali duduk," kata laporan media Jepang tersebut, dikutip dari The Korea Times, Rabu 15 Januari 2025.

Mantan menteri itu berkata, "Kebanyakan orang mengisi gelas somaek mereka hingga setengah penuh, tetapi presiden mengisi gelasnya hingga penuh. Saat minum, presiden akan mengkritik politisi oposisi, meskipun ia terkadang mengarahkan kritiknya kepada anggota partai yang berkuasa juga."

Laporan tersebut juga berspekulasi bahwa kebiasaan ini mungkin berasal dari saat Yoon masih berprofesi sebagai jaksa penuntut ketika ia minum campuran wiski dan bir yang disebut "Ten-Ten."

Minuman keras ini, yang dirancang untuk membuat mabuk dengan cepat, dikatakan populer di kalangan jaksa penuntut.

Seorang mantan ajudan urusan luar negeri dari pemerintahan Yoon mengungkapkan bahwa sesi minum-minum ini sering berlangsung hingga fajar.

"Bahkan personel keamanan yang ditempatkan di fasilitas presiden mengungkapkan rasa frustrasi atas jam-jam panjang yang harus mereka lalui selama pertemuan larut malam ini," ungkap salah satu ajudan presiden.

Asahi juga melaporkan bahwa Yoon sangat terpengaruh oleh saluran YouTube sayap kanan di tengah menurunnya peringkat persetujuan dan kritik terhadap gaya pemerintahannya yang unilateral.

Mantan anggota kabinet menyarankan Yoon untuk memantau media arus utama guna mengukur sentimen publik dengan lebih baik, tetapi saran mereka ditolak.

Seorang pejabat yang dekat dengan pemerintahan mengatakan, "Istilah 'kekuatan anti-negara' bukanlah sesuatu yang biasanya digunakan politisi."

Seorang anggota parlemen partai yang berkuasa juga mengatakan kepada Asahi Shimbun bahwa politik sering kali melibatkan rekonsiliasi pendapat yang berbeda, yang dapat memakan waktu dan tidak efisien. Berasal dari latar belakang sebagai jaksa yang berfokus pada efisiensi, Presiden Yoon tampaknya kesulitan memahami hakikat politik.