Presiden Korsel Diperiksa 18 Penyidik setelah Ditetapkan Tersangka

Seoul, VIVA – Para penyidik tengah menyelidiki Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol atas darurat militer yang diberlakukannya dalam waktu singkat.

Yoon diketahui telah secara resmi ditetapkan sebagai "tersangka" dan dicap sebagai pemimpin" pemberontakan.

Sebuah tim yang terdiri dari 18 penyidik dari Kantor Investigasi Nasional (NIO) Badan Kepolisian Nasional (NPA) tiba di kantor kepresidenan di pusat kota Seoul, padu Rabu, 11 Desember 2024 untuk mencari dan menyita barang bukti yang terkait dengan pernyataan darurat militer pada 3 Desember 2024.

Melansir dari The Korea Times, Kamis, 12 Desember 2024, kantor presiden, ruang rapat Kabinet, dan Dinas Keamanan Presiden menjadi subjek penyidikan.

Para penyidik ??mengatakan bahwa mereka berusaha mengamankan bukti, termasuk daftar hadir dan notulen rapat Kabinet yang diadakan sebelum dan sesudah pernyataan darurat militer Yoon, karena mengadakan rapat merupakan persyaratan bagi presiden untuk memberlakukan dan membatalkan darurat militer.

Surat perintah penggeledahan mereka mengidentifikasi Yoon sebagai tersangka

Namun, mereka tidak dapat melaksanakan surat perintah tersebut karena personel keamanan menghalangi jalan mereka.

Menurut undang-undang yang relevan, untuk memasuki dan menggeledah fasilitas keamanan, termasuk kantor presiden, penyidik ??diharuskan mendapatkan persetujuan dari mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas tersebut, dan penggeledahan secara paksa dilarang.

Setelah hampir delapan jam konfrontasi, penyidik ??hanya memperoleh sejumlah kecil materi yang diserahkan secara sukarela oleh dinas keamanan.

"Kantor presiden menyerahkan surat penjelasan yang menyatakan mengapa tidak dapat menerima surat perintah tersebut. Tidak akan ada penggeledahan dan penyitaan tambahan," kata NIO.

Presiden Korsel juga tidak berada di kantor saat upaya penggeledahan, menurut laporan.

Selain kantor kepresidenan, NIO melakukan penggeledahan dan penyitaan di NPA, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, dan Garda Polisi Majelis Nasional.

NPA menjadi sasaran penggeledahan karena polisi terlibat dalam mencegah anggota parlemen memasuki kompleks Majelis pada malam deklarasi darurat militer.

Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang juga menyelidiki kasus tersebut, mengatakan bahwa mereka memiliki "cukup kemauan" untuk menangkap Yoon tergantung pada temuannya.

"Kami bekerja keras dalam penyelidikan. Kami akan meninjau persyaratan hukum apakah akan menangkap presiden atau mengajukan surat perintah penangkapan resmi," kata Oh Dong-woon, kepala jaksa di CIO, dalam rapat Komite Legislasi dan Peradilan Majelis pada hari Rabu.

Ia menambahkan bahwa prinsip penyelidikan adalah menangkap tersangka utama dalam kasus pengkhianatan.