Joe Biden Gelontorkan Rp 10,7 Triliun Bantuan Senjata ke Israel

Washington, VIVA – Pemerintahan Joe Biden terus mendorong paket penjualan senjata senilai US$680 juta (Rp 10,7 triliun) ke Israel. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat AS, pada Rabu, 27 November 2024.

Bantuan militer itu terjadi ketika gencatan senjata yang ditengahi AS di Lebanon antara Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, mulai berlaku.

Paket tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Financial Times, mencakup ribuan perlengkapan amunisi serangan langsung gabungan (JDAM) dan ratusan bom berdiameter kecil, menurut pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim.

Berita itu muncul kurang dari sehari setelah perjanjian gencatan senjata mengakhiri konfrontasi paling mematikan dalam beberapa tahun antara Israel dan kelompok militan yang didukung Iran, tetapi Israel masih memerangi musuh bebuyutannya yang lain, kelompok militan Palestina, Hamas, di Jalur Gaza.

Paket tersebut menyusul penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai US$ 20 miliar (Rp 316,9 triliun) pada bulan Agustus ke Israel.

Reuters juga melaporkan pada bulan Juni bahwa Washington, sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel, telah mengirim lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, yang sangat merusak dan ribuan rudal Hellfire kepada Israel sejak dimulainya perang Gaza pada bulan Oktober 2023.

Dalam sambutannya pada Selasa malam, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutkan perlunya mengisi kembali persediaan senjata sebagai salah satu alasan gencatan senjata.

"Dan saya katakan secara terbuka, bukan rahasia lagi bahwa telah terjadi penundaan besar dalam pengiriman senjata dan amunisi. Penundaan ini akan segera teratasi," kata Netanyahu, dikutip dari ANews, Kamis, 28 November 2024.

Paket tersebut telah dikerjakan selama beberapa bulan. Paket itu pertama kali dibawa ke komite kongres pada bulan September kemudian diajukan untuk ditinjau pada bulan Oktober, kata pejabat AS tersebut.

Perbincangan tentang penjualan tersebut telah berlangsung bahkan ketika sekelompok senator progresif AS termasuk Bernie Sanders memperkenalkan resolusi untuk memblokir penjualan beberapa senjata AS ke Israel. Hal ini karena kekhawatiran tentang bencana kemanusiaan yang dihadapi oleh warga Palestina di Gaza.

Namun, undang-undang tersebut ditolak minggu lalu di Senat. Kemungkinan besar itu adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan penjualan senjata sebelum Presiden terpilih dari Partai Republik Donald Trump menjabat pada bulan Januari.

Biden sendiru telah mendukung Israel sejak orang-orang bersenjata yang dipimpin Hamas menyerang pada bulan Oktober 2023, dan menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut penghitungan Israel.

Sebagian besar penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang telah mengungsi dan daerah kantong itu berisiko mengalami kelaparan.

Pejabat kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 43.922 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel.

Diketahui, Undang-undang AS mengharuskan Kongres untuk diberitahu tentang perjanjian penjualan militer asing yang besar. Proses peninjauan informal memungkinkan para pemimpin komite urusan luar negeri dari Partai Demokrat dan Republik untuk memeriksa perjanjian tersebut sebelum pemberitahuan resmi kepada Kongres.

Juru bicara Departemen Luar Negeri menolak mengonfirmasi penjualan tersebut, tetapi mengatakan dukungan AS terhadap keamanan Israel tidak tergoyahkan terhadap semua ancaman yang didukung Iran, tetapi menambahkan bahwa Israel memiliki kewajiban moral untuk melindungi warga sipil.