Perseteruan hingga Ancaman Wapres Bunuh Presiden Filipina Diduga karena AS-China

Manila, VIVA – Wakil presiden Filipina, Sara Duterte mengancam akan membunuh Presiden Filipina Ferdinand Macros Jr, istrinya, dan jubir DPR.

Yang mendasari perpecahan kedua orang paling berpengaruh di Filipina itu yakni pandangan, yang berbeda tentang apa arti Amerika Serikat dan Tiongkok bagi Marcos dan Duterte.

Marcos, melihat Amerika Serikat sebagai sekutu yang dapat diandalkan dan dapat membantunya melawan serangan agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan.

Sementara Duterte, yang ayahnya menganggap Washington munafik dan beralih ke Beijing selama masa kepresidenannya, secara khusus bungkam tentang ketegangan Filipina dengan Tiongkok.

“Meskipun mereka dapat menegosiasikan dinamika lokal dan pertarungan di tingkat lokal, pada titik ini apakah akan pro-Tiongkok atau pro-AS, tidak ada kompromi,” kata Ranjit Singh Rye, asisten profesor ilmu politik di Universitas Filipina.

“Menurut saya, itulah titik puncak yang tak terucapkan sejauh ini," sambungnya, dikutip dari The New York Times, Sabtu, 23 November 2024.

Perpecahan ini telah memperparah bahaya hukum, yang dihadapi Duterte akibat kengerian perang narkoba yang disebutnya.

Diketahui, sekitar 30.000 orang diperkirakan telah terbunuh selama masa jabatannya, banyak di antaranya adalah korban eksekusi singkat karena narkoba.

Wapres Filipina itu telah lama dianggap kebal terhadap tuntutan hukum di Filipina. Namun, pemerintahan Marcos membuka kembali kasus-kasus sejak saat itu dan telah mengizinkan Pengadilan Kriminal Internasional, yang sedang menyelidiki Duterte, mengirim pejabat ke Filipina untuk melakukan penyelidikan.

Hal itu membuat beberapa orang percaya bahwa Marcos akan mengizinkan ICC untuk menangkap Duterte.

"Mereka melakukan perubahan haluan 180 derajat," kata Harry Roque, mantan juru bicara Duterte.

"Tujuan mereka sebenarnya adalah mengirim Duterte ke Den Haag."

Ada juga spekulasi bahwa Duterte, yang kemungkinan akan mencalonkan diri sebagai presiden setelah masa jabatan Marcos berakhir pada tahun 2028, dapat menghadapi proses pemakzulan sebelum itu.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa Wapres wanita itu masih menjadi calon terdepan pada pemilihan berikutnya, meskipun angka perolehan suaranya menurun drastis akibat konflik dengan Marcos.

Pertikaian internal ini telah menghalangi pemerintah untuk menangani banyak masalah struktural, seperti pengangguran dan kemiskinan, yang melanda negara berpenduduk sekitar 110 juta jiwa ini.

Pemilu paruh waktu pada bulan Mei, saat para pemilih akan memilih setengah dari Senat yang berkuasa, kini dianggap sebagai pertarungan proksi antara kedua klan tersebut.

"Marcos harus menghancurkan keluarga Duterte,” kata Ronald Llamas, seorang analis politik dan mantan penasihat Presiden Benigno Aquino III.

"Jika keluarga Duterte berhasil dalam pemilu paruh waktu, mereka akan membalas keluarga Marcos dengan penuh dendam.”

Sebagai informasi, Filipina memilih presiden dan wakil presidennya secara terpisah, dan bukan hal yang aneh untuk mendapati mereka berada di pihak yang berseberangan dalam suatu isu. Namun, negara tersebut tidak pernah begitu diliputi oleh perseteruan seperti itu.

Martin Romualdez, juru bicara DPR sekaligus sepupu presiden, mengawasi penyelidikan selama berbulan-bulan terhadap pemerintahan Duterte, termasuk pembunuhan di luar hukum dan konsekuensi kebijakan pro-Tiongkok.

Duterte juga diundang untuk bersaksi tetapi menolaknya.