Pintu Universitas di Eropa Mulai Tertutup Bagi Mahasiswa Tiongkok

Zurich, VIVA – Setelah beberapa universitas dan lembaga penelitian di Eropa dan Amerika melarang penerimaan mahasiswa dari Tiongkok dengan alasan keamanan nasional, sebuah lembaga teknologi di Swiss, negara barat yang telah menganut prinsip netralitas politik selama berabad-abad, memutuskan untuk membatasi penerimaan mahasiswa dari Tiongkok dengan alasan keamanan.

Didirikan pada tahun 1854 dengan tujuan untuk melatih para insinyur dan ilmuwan terkemuka di masa depan, ETH Zurich (Institut Teknologi Federal Zurich), selama 170 tahun keberadaannya, tidak pernah memberikan penghalang apa pun atas nama keamanan dalam penerimaan siswa cerdas dari seluruh dunia ke institut yang sangat bergengsi ini.

Namun, terguncang oleh laporan bahwa mahasiswa Tiongkok yang mendaftar di universitas-universitas Amerika dan Eropa untuk studi dan penelitian dalam program yang terkait dengan teknologi sensitif, termasuk pertahanan dan semikonduktor, mengirimkan informasi kembali ke negara asal mereka tentang program-program ini, ETH Zurich baru-baru ini memutuskan untuk menerapkan mekanisme penyaringan bagi mahasiswa Tiongkok dan negara-negara lain, dilansir South China Morning Post.

Mekanisme penyaringan mencakup empat kriteria evaluasi pelamar, yaitu: negara asal, tempat tinggal, pendidikan sebelumnya, dan beasiswa yang diterima dari negara yang terkena sanksi.

Seorang pejabat senior ETH Zurich yang dikutip oleh harian berbahasa Inggris yang berbasis di Hong Kong itu mengatakan bahwa aturan tersebut diterapkan untuk "meminimalkan risiko penyalahgunaan" teknologi dan pengetahuan yang dikembangkan di institut tersebut yang dapat digunakan untuk tujuan militer.

Berada di peringkat ketujuh dalam QS World University Rankings, ETH Zurich dikenal sebagai pusat pembelajaran bagi alumni seperti Albert Einstein, yang belajar di institut tersebut dari tahun 1896 hingga 1900. Einstein kemudian mengajar di sana sebagai profesor fisika teoretis antara tahun 1912 dan 1914.

Namun, mengingat lingkungan geopolitik dunia yang berubah dengan cepat ketika sebanyak 17 lembaga penelitian Tiongkok dianggap menimbulkan risiko keamanan, beberapa universitas dan lembaga penelitian Amerika dan Eropa, termasuk ETH Zurich telah memberlakukan pembatasan penerimaan mahasiswa dari Cina untuk studi lanjutan.

Dari institusi-institusi Tiongkok ini, tujuh universitas berafiliasi dengan kementerian industri dan teknologi informasi negara Asia Timur tersebut. Ketujuh universitas Tiongkok ini dikenal sebagai 'Tujuh Putra Pertahanan Nasional', dan mereka termasuk Universitas Aeronautika dan Astronautika Beijing, Universitas Teknik Harbin, Akademi Teknik Fisika Tiongkok, Institut Teknologi Beijing, Universitas Sains dan Teknologi Nanjing, Politeknik Northwestern Universitas dan Universitas Beihang.

Menurut Institut Kebijakan Strategis Australia (Australian Strategic Policy Institute), sebuah wadah pemikir kebijakan pertahanan dan strategis yang berbasis di Canberra, setiap tahun lebih dari 10.000 lulusan Seven Sons bergabung dengan sektor penelitian pertahanan Tiongkok yang mengkhususkan diri dalam bidang pesawat terbang, rudal, kapal perang, persenjataan, dan elektronik militer, serta teknologi tinggi di perusahaan teknologi seperti Huawei dan ZTE.

Sementara itu, sejumlah besar lulusan Seven Sons juga didorong untuk melanjutkan studi dan untuk ini, paling sering mereka mencari penerimaan di institut bergengsi di Amerika, Eropa, Jepang, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Untuk mendukung tujuan studi lanjutan mereka, pelajar Tiongkok mengajukan permohonan dana dari Dewan Beasiswa Tiongkok.

Setiap tahun Beijing, di bawah Dewan Beasiswa Tiongkok (CSC) mensponsori ribuan warga negaranya yang ingin mengejar program pascasarjana atau PhD di bidang ilmu kedokteran, pertanian, ilmu komputer, robotika, teknik dirgantara, teknik mesin, teknik biomedis di universitas-universitas bergengsi.

Sponsor CSC mencakup biaya sekolah, tunjangan bulanan selama tiga tahun dan beberapa biaya lainnya. Sebagai imbalan atas sponsorship ini, seorang pelajar Tiongkok harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk menyetujui kesetiaan Partai Komunis Tiongkok dan jaminan untuk kembali ke negara tersebut setelah menyelesaikan kursus di luar negeri.

Tahun lalu pada bulan Januari 2023, Dagens Nyheter, sebuah surat kabar Swedia melaporkan bahwa pelajar Tiongkok yang belajar di Swedia dan didanai oleh CSC diharuskan menandatangani janji kesetiaan kepada CPC dan menyebutkan nama penjamin untuk membayar kembali beasiswa jika janji tersebut tidak dipenuhi.

Sebelumnya pada tahun 2022, investigasi yang dilakukan oleh media Jerman DW, CORRECTIV, Süddeutsche Zeitung dan Deutschlandfunk, menemukan bahwa pelajar Tiongkok yang bergabung dengan lembaga penelitian atau universitas di Jerman setelah mendapatkan beasiswa dari CSC wajib melapor ke kedutaan Tiongkok atau konsulat Tiongkok terdekat. Dalam waktu 10 hari setelah kedatangan mereka di negara tersebut. Mereka juga diharuskan untuk “sering melakukan kontak” dengan kedutaan atau konsulat Tiongkok dan memberikan informasi tentang pekerjaan penelitian mereka, kata DW.

Pelajar Tiongkok, menurut media Jerman, terlibat dalam pekerjaan penelitian yang mungkin memiliki potensi penerapan militer. Mereka juga menyoroti Universitas Teknologi Pertahanan Nasional (NUDT) elit Tiongkok. DW mengatakan NUDT, yang dijalankan oleh Komisi Militer Pusat CPC, mendorong mahasiswa Tiongkok, yang sedang mengambil gelar PhD dari universitas-universitas terkemuka di Eropa, untuk berbagi karya penelitian mereka dengan NUDT. NUDT memainkan peran penting dalam penelitian militer seperti teknologi hipersonik, senjata nuklir, dan superkomputer kuantum.

Media Jerman tersebut mengatakan bahwa kolaborasi peneliti Eropa dengan mahasiswa Tiongkok, pada dasarnya, mewakili "transfer pengetahuan dari ilmuwan Eropa ke militer Tiongkok," dan hal ini sebagian besar menguntungkan NUDT yang misinya ditulis dengan huruf tebal: "Unggul dalam Kebajikan dan Pengetahuan; Perkuat TNI dan Bangsa.”

Tahun lalu, Universitas Erlangen-Nuremberg menjadi institusi akademis Jerman pertama yang menolak penerimaan mahasiswa dari Tiongkok. Larangan tersebut akan berlaku bagi mahasiswa PhD yang telah menerima beasiswa dari CSC, kata Süddeutsche Zeitung dalam laporannya.

Belanda, yang menjadi tuan rumah kantor pusat global ASML, pemasok peralatan pembuat chip canggih terbesar di dunia di Eindhoven, sebuah kota yang terletak di bagian selatan negara barat tersebut, telah membatasi penerimaan dan pengaturan kursus bagi pelajar Tiongkok.

Amsterdam dilaporkan sedang menyusun undang-undang yang sepenuhnya melarang pelajar Tiongkok mengambil kursus yang berkaitan dengan semikonduktor dan pertahanan. Faktanya, ketakutan yang begitu besar di kalangan lembaga-lembaga penelitian dan universitas-universitas Eropa mengenai kemungkinan bocornya hasil penelitian teknologi mereka ke negara-negara asing, terutama Tiongkok, sehingga mereka berencana untuk melindungi penelitian mereka di bidang teknologi sensitif seperti microchip, kuantum, bioteknologi, dan kecerdasan buatan dengan bantuan. dari badan intelijen, POLITICO, sebuah surat kabar digital yang berbasis di AS, mengatakan.

Pada tahun 2020, Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Trump, telah melarang masuknya mahasiswa Tiongkok yang diyakini memiliki hubungan dengan militer Tiongkok. Sejak Juli 2021, lebih dari 70 pelajar Tiongkok, meskipun membawa dokumen yang sah, dideportasi dari AS, kata kedutaan Tiongkok di Washington pada Maret 2024.

Dalam skala yang lebih luas, insiden-insiden ini menunjukkan rusaknya reputasi Tiongkok. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang mengharapkan Beijing mengubah pendekatannya ketika berurusan dengan informasi teknologi sensitif dari Barat.