Menhan Italia: Kalau Netanyahu dan Gallant Datang ke Sini, Kami Harus Tangkap Mereka

Roma, VIVA – Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto pada Kamis, 20 November 2024, menyatakan keberatannya atas surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Namun, Crosetto menegaskan bahwa Italia akan diwajibkan untuk menegakkan surat perintah tersebut jika Netanyahu dan Gallant nekat memasuki negara tersebut.

Berbicara dalam sebuah wawancara yang disiarkan di televisi, Crosetto mengatakan bahwa meskipun ia yakin keputusan ICC salah, sebagai penandatangan Statuta Roma, Italia harus mematuhi hukum internasional.

"Karena kami adalah pihak dalam ICC, jika Netanyahu dan Gallant datang ke Italia, kami harus menangkap mereka. Ini bukan keputusan politik, tetapi penegakan undang-undang internasional," kata Crosetto, dikutip dari ANews, Jumat, 21 November 2024.

Dalam sebuah langkah penting, Pengadilan Kriminal Internasional pada hari Kamis mengumumkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas kejahatan perang di wilayah Palestina, termasuk Gaza.

Surat perintah itu dikeluarkan saat serangan genosida Israel di Gaza baru-baru ini memasuki tahun kedua, yang telah menewaskan sekitar 44.000 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 103.000 orang lainnya.

Wakil Perdana Menteri Italia dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani juga menyuarakan nada yang lebih hati-hati.

"Kami akan meninjau isi keputusan dan alasan di baliknya," kata Tajani.

Ia pun menekankan bahwa ICC harus mempertahankan peran yang sepenuhnya legal, bebas dari pengaruh politik.

"Bersama dengan sekutu kami, kami akan menilai apa yang akan terjadi dan menentukan tindakan apa yang harus diambil dan bagaimana cara melanjutkannya."

Pernyataan Tajani memicu reaksi keras dari oposisi Gerakan Bintang Lima (M5S), yang anggota parlemennya menyebut bahwa komentar Tajani mengejutkan dan memalukan.

Dalam pernyataan bersama, anggota M5S mencatat bahwa kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell menegaskan sifat mengikat dari keputusan ICC terhadap negara-negara anggota UE.