Pernyataan Keras Menlu Retno soal Serangan Israel kepada TNI di UNIFIL: Upaya Teror!
- ANTARA/Suwanti
Jakarta, VIVA - Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan membahas situasi di Timur Tengah, menyusul serangan dari pasukan Israel ke menara observasi di markas Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) yang berada di Naqoura, Lebanon, pada 10 Oktober 2024.
"Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan briefing untuk membahas situasi Timur Tengah pada 10 Oktober sore waktu New York, yang berarti pagi tadi," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di sela-sela rangkaian kegiatan KTT Ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Jumat, 11 Oktober 2024.
Menlu mengatakan bahwa pertemuan DK PBB itu diadakan atas permintaan Perancis sebagai pemegang mandat urusan Lebanon dan UNIFIL.
Pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL patroli di Lebanon Selatan
- UN
Pertemuan itu digelar untuk menyikapi eskalasi konflik di Lebanon, terutama menyusul serangan Israel terhadap pasukan perdamaian UNIFIL di wilayah netral garis demarkasi Blue Line di antara perbatasan Lebanon dan Israel.
Perwakilan Indonesia di PBB diundang ke dalam pertemuan itu sebagai salah satu country concern mengingat serangan Israel ke UNIFIL melukai dua personel penjaga perdamaian dari Indonesia.
Dalam pertemuan itu, perwakilan Indonesia diminta untuk menyampaikan pernyataan terkait respons terhadap serangan Israel tersebut di hadapan Dewan Keamanan PBB.
Dalam pernyataannya, perwakilan Indonesia di PBB, kata Retno, mengecam keras serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB, multilateralisme dan hukum humaniter internasional.
VIVA Militer: Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di perbatasan Lebanon
- idf.il
"Serangan itu merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Indonesia menegaskan bahwa mereka yang teguh pada prinsip perdamaian tidak akan pernah gentar," kata Menlu.
Sebagai negara kontributor pasukan perdamaian PBB terbesar kelima di dunia dan terbesar di UNIFIL, Indonesia, kata Menlu, akan selalu mendukung misi perdamaian PBB sesuai mandat Undang-undang Dasar 1945.
"Peacekeepers Indonesia setia dengan mandatnya dan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk juga memastikan terjaganya mandat Dewan Keamanan dengan mengambil langkah konkret yang menjaga kredibilitas Dewan Keamanan," kata Menlu lebih lanjut.
Setelah pertemuan di Dewan Keamanan PBB tersebut, acara dilanjutkan dengan konsultasi tertutup Dewan Keamanan PBB yang saat ini sedang berlangsung, kata Menlu Retno menambahkan. (ant)