Mengapa Afrika Harus Waspadai Tiongkok?

Afrika, VIVA – Konferensi Tingkat Menteri Kesembilan Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika (FOCAC) yang baru saja berakhir di Beijing sekali lagi mengungkap kompleksitas dan kontradiksi keterlibatan Tiongkok dengan benua Afrika.

Sementara pengumuman besar Presiden Cina Xi Jinping tentang paket investasi senilai $51 miliar dan janji-janji muluk tentang kemakmuran bersama mendominasi berita utama, penelusuran lebih dekat mengungkapkan hubungan yang semakin dicirikan oleh ketidakseimbangan, ketergantungan, dan skeptisisme Afrika yang berkembang.

Seperti dipansir PML Daily, Jumat 27 September 2024, upaya konsisten Cina untuk mewujudkan agenda Afrika melalui FOCAC, yang kini telah berlangsung selama 24 tahun, disinyalir menutupi kenyataan yang lebih berbahaya.

Deklarasi Beijing, sebuah dokumen yang memiliki ciri khas rancangan Tiongkok, menguraikan visi ambisius tentang "Komunitas Tiongkok-Afrika dengan Masa Depan Bersama."

Namun, masa depan ini tampaknya semakin condong ke arah Tiongkok, dengan negara-negara Afrika terperangkap dalam jaringan belitan ekonomi yang mengancam akan merusak kedaulatan dan prospek pembangunan jangka panjang mereka.

Retorika KTT tentang "globalisasi ekonomi yang saling menguntungkan dan inklusif" terdengar hampa jika dibandingkan dengan kenyataan pahit di lapangan.

Peran Tiongkok sebagai mitra dagang bilateral terbesar Afrika sejak 2009, dengan perdagangan mencapai $282 miliar yang mengejutkan pada tahun 2023, belum menghasilkan pertumbuhan yang adil bagi ekonomi Afrika.

Sebaliknya, Tiongkok telah mengabadikan model neo-kolonial ekstraksi sumber daya dan eksploitasi pasar yang telah lama ingin dihindari oleh negara-negara Afrika. Program kemitraan dan janji Presiden Xi tentang kesempatan pelatihan bagi pemuda dan pemimpin politik Afrika tidak lebih dari sekadar kedok untuk ambisi sejati Tiongkok.

Keputusan untuk menawarkan perlakuan tanpa tarif kepada 33 negara paling tidak berkembang di Afrika mungkin tampak murah hati di permukaan, tetapi hal itu terutama berfungsi untuk lebih memperkuat dominasi ekonomi Tiongkok dan menciptakan jalan baru bagi barang-barang Tiongkok untuk membanjiri pasar Afrika.

Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Inisiative) yang banyak digembar-gemborkan, jauh dari menjadi obat mujarab untuk masalah infrastruktur Afrika, telah menjadi sarana diplomasi jebakan utang.

Dengan investasi Tiongkok dalam proyek-proyek terkait BRI yang melebihi $120 miliar selama dekade terakhir, banyak negara Afrika kini terbebani dengan beban utang yang tidak berkelanjutan.

Kasus Zambia, yang gagal membayar pinjaman sebesar $3,5 miliar pada tahun 2020, dan Ghana, yang gagal membayar sebagian besar utang luar negerinya sebesar $30 miliar pada tahun 2022, menjadi peringatan keras tentang bahaya ketergantungan berlebihan pada pembiayaan Tiongkok.

Perubahan strategis Tiongkok ke proyek-proyek "kecil dan indah", yang seolah-olah merupakan respons terhadap perlambatan ekonominya sendiri, bukanlah tanda kebaikan hati, melainkan langkah yang penuh perhitungan untuk mempertahankan pengaruh sambil meminimalkan risiko.

Perubahan ini terjadi karena pinjaman Tiongkok ke Afrika telah anjlok dari puncaknya pada tahun 2016 sebesar $28 miliar menjadi hanya $1 miliar pada tahun 2022, yang menyebabkan banyak proyek infrastruktur penting terkatung-katung dan negara-negara Afrika berebut mencari alternatif.

Usulan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Tiongkok-Afrika (CAEPA) semakin menggambarkan upaya Tiongkok untuk melembagakan dominasi ekonominya atas benua tersebut. Keberatan Komisi Uni Afrika tentang kerangka kerja ini sangat jelas, dengan peringatan bahwa hal itu dapat membahayakan penerapan Area Perdagangan Bebas Benua Afrika (AfCFTA) dan menghambat upaya industrialisasi benua tersebut.

Seruan Komisi bagi negara-negara Afrika untuk berunding sebagai satu kesatuan kolektif, bukan sebagai entitas individu, menggarisbawahi semakin meningkatnya pengakuan akan perlunya menghadirkan front persatuan melawan strategi adu domba Tiongkok.

Upaya Tiongkok untuk membingkai keterlibatannya dengan Afrika sebagai kemitraan antara negara-negara berkembang semakin terdengar hampa. Kenyataannya adalah hubungan tersebut dicirikan oleh ketidakseimbangan kekuatan yang besar, di mana kekuatan ekonomi dan ambisi geopolitik Tiongkok sering kali mengesampingkan kepentingan Afrika yang sebenarnya.

Penekanan pada "menghormati urusan dalam negeri" dalam retorika Tiongkok lebih berfungsi sebagai perisai terhadap kritik atas praktiknya daripada komitmen sejati terhadap kedaulatan Afrika.

Rekomendasi Komisi Uni Afrika bahwa perdagangan intra-Afrika dan konsumsi domestik harus menjadi pendorong utama transformasi ekonomi sangat kontras dengan model yang didorong oleh ekspor Tiongkok.

Seruan bagi Afrika untuk memproduksi dan mengekspor produk jadi, alih-alih komoditas primer, menyoroti ketidakselarasan mendasar antara kepentingan Tiongkok dan kebutuhan pembangunan jangka panjang Afrika.

Kritik Tanzania terhadap Draf Deklarasi FOCAC semakin mengungkap keretakan dalam narasi Tiongkok yang dibangun dengan hati-hati. Pengamatan Dar-es-Salaam bahwa Tiongkok sedang berupaya untuk mengukir tatanan dunia yang berpusat pada Tiongkok dengan menggunakan FOCAC sebagai platform harus menjadi peringatan bagi para pemimpin Afrika.

Permintaan untuk menghapus penyebutan AS dan Barat dari klausul yang membahas sanksi terhadap negara-negara Afrika mengungkapkan keinginan yang berkembang di antara negara-negara Afrika untuk menjaga hubungan internasional yang seimbang daripada ditarik secara eksklusif ke dalam orbit Tiongkok.

Kekhawatiran yang diungkapkan tentang Prakarsa Keamanan Global (GSI) dan Prakarsa Peradaban Global (GCI) Tiongkok menunjukkan meningkatnya kewaspadaan terhadap upaya Beijing untuk membentuk kembali tata kelola global sesuai citranya.

Negara-negara Afrika semakin menyadari perlunya mendekati prakarsa-prakarsa besar ini dengan hati-hati, menimbang potensi manfaatnya dengan risiko semakin mengikis otonomi mereka di panggung global.

Ketika Tiongkok mendorong pengaruh yang lebih besar melalui prakarsa-prakarsa seperti Prakarsa Tata Kelola AI Global dan Prakarsa Global tentang Keamanan Data, negara-negara Afrika harus mempertimbangkan dengan hati-hati implikasi jangka panjang dari menyelaraskan diri mereka terlalu dekat dengan visi Beijing untuk masa depan digital.

Potensi ketergantungan teknologi dan kapitalisme pengawasan tampak besar, mengancam untuk melemahkan upaya Afrika untuk memetakan jalur independen di era digital.

Hasil KTT FOCAC, meski dikemas dalam bahasa kemitraan dan kemakmuran bersama, pada akhirnya berfungsi untuk memperkuat posisi Tiongkok sebagai pemain dominan dalam hubungan Afrika-Tiongkok.

Pelukan seperti gurita dari keterlibatan ekonomi Tiongkok yang mempererat, menjerat, dan sering kali membatasi, menimbulkan tantangan signifikan bagi aspirasi Afrika untuk kemerdekaan sejati dan pembangunan berkelanjutan.

Saat negara-negara Afrika menavigasi hubungan yang rumit ini, mereka harus memperhatikan peringatan yang tertanam dalam kritik terhadap proses FOCAC.

Masa depan benua itu tidak terletak pada menjadi roda penggerak dalam mesin ekonomi global Tiongkok, tetapi dalam membina kerja sama intra-Afrika, mengembangkan industri lokal, dan terlibat dengan beragam mitra internasional dengan persyaratan yang lebih adil. 

Tiongkok mungkin menawarkan visi besar tentang masa depan bersama dan modernisasi, tetapi para pemimpin Afrika sebaiknya mengingat pepatah lama: tidak ada yang namanya makan siang gratis.

Saat debu mulai mengendap di pertemuan puncak FOCAC lainnya, waktunya telah tiba untuk melakukan evaluasi ulang yang serius terhadap hubungan Afrika-Tiongkok, yaitu hubungan yang memprioritaskan kepentingan Afrika, kedaulatan, dan pembangunan jangka panjang di atas daya tarik perbaikan keuangan yang cepat dan janji-janji muluk.