Negara-negara Anggota PBB Nyatakan Keprihatinan atas Krisis di Myanmar

VIVA – Beberapa negara anggota PBB telah menyampaikan pernyataan bersama yang menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Myanmar. 

Pernyataan ini dikeluarkan pada hari Selasa, 16 Juli 2024 di tengah meningkatnya kekerasan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut.

"Kami sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan dan konflik serta laporan yang dapat dipercaya tentang pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional di seluruh Myanmar yang memperdalam krisis kemanusiaan," kata Wakil Duta Besar Tetap Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, membacakan pernyataan tersebut kepada wartawan.

Wood menyampaikan bahwa laporan terbaru menunjukkan tindakan yang disengaja oleh rezim Myanmar di Negara Bagian Rakhine, menggunakan pengungsi internal banyak di antaranya adalah warga Rohingya sebagai tameng manusia di tengah konflik.

Sejak kudeta militer tahun 2021, jumlah orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan di Myanmar telah meningkat drastis dari 1 juta menjadi 18,6 juta orang. Lebih dari 2,9 juta orang telah mengungsi termasuk 66.000 orang yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga. 

Jumlah ini menambah populasi pengungsi Rohingya yang lebih dari 1 juta orang yang melarikan diri sebelum kudeta.

Pernyataan tersebut mendesak Angkatan Bersenjata Myanmar dan semua pihak terkait untuk meredakan kekerasan, menghormati hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia, serta melindungi warga sipil.

"Kami menegaskan kembali seruan untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dan inklusif guna menemukan solusi damai bagi situasi di Myanmar," kata Wood seperti yang dikutip dari Anadolu Ajansi pada Selasa, 16 Juli 2024.

Pada tahun 2017, militer Myanmar melancarkan operasi brutal terhadap penduduk Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara, yang oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia disebut sebagai genosida. Hampir 1,2 juta warga Rohingya dipaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, di mana mereka tinggal selama bertahun-tahun di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak.

Kudeta tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan demokratis yang dipimpin Aung San Suu Kyi telah memperburuk situasi di Myanmar. Militer telah melancarkan tindakan keras brutal di seluruh negeri terhadap jutaan orang yang menentang kekuasaannya hingga mengakibatkan hilangnya nyawa, pengungsian, dan krisis kemanusiaan yang semakin parah.

Pernyataan bersama dari negara-negara anggota PBB ini merupakan seruan penting untuk diakhirinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.