Arab Saudi Desak Eropa dan Negara-negara Barat Sanksi Israel dan Pejabatnya

VIVA Militer: Pengeran Kerajaan Arab Saudi, Faisal bin Farhan bin Abdullah.
Sumber :
  • VIVA Militer

Madrid – Menteri Luar Negeri Arab Saudi telah menyerukan agar Israel dan para pejabatnya dijatuhkan sanksi atas kejahatan perang pendudukan di Jalur Gaza. Ini merupakan penolakan paling terbuka kerajaan tersebut terhadap serangan Israel sejauh ini.

Berbicara di panel pertemuan Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR) di ibu kota Spanyol, Madrid, pada minggu ini, Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menekankan bahwa pasukan Israel setiap hari melanggar prinsip dasar hukum kemanusiaan internasional.

Bendera Israel.

Photo :
  • Atalayar

Dia juga menyoroti bagaimana negara-negara Barat dapat dengan mudah menerapkan tindakan untuk mencegah kejahatan serupa terjadi lebih lanjut.

“Akan sangat mudah bagi Eropa, yang ingin fokus pada isu-isu kemanusiaan, setidaknya meminta pertanggungjawaban Israel dalam hal apakah mereka memenuhi tanggung jawabnya untuk mengizinkan warga sipil di Gaza mendapatkan haknya atau tidak, terutama akses terhadap kebutuhan kemanusiaan”, kata bin Farhan, dikutip dari Middle East Monitor, Senin, 8 Juli 2024.

“Mayoritas masyarakat internasional sepakat bahwa solusi permanen dan adil terhadap konflik Palestina-Israel adalah solusi dua negara, namun mereka berdiam diri menghadapi hal-hal yang dapat melemahkan solusi dua negara, seperti ekspansi Israel yang terus berlanjut di pemukiman," sambungnya.

Komentar menteri luar negeri tersebut mewakili kecaman paling keras kerajaan atas serangan berdarah Israel di wilayah Palestina, yang terkepung setelah hampir sembilan bulan berlanjut.

VIVA Militer: Bendera Israel

Photo :
  • Moderate Rebels

Selain itu, kecaman itu juga merupakan ekspresi penolakan terkuat terhadap kejahatan perang Israel sejauh ini.

Meskipun Israel belum secara terbuka menanggapi pernyataan tersebut, kemungkinan besar pernyataan itu hanya akan menyebabkan keretakan yang lebih luas antara Riyadh dan Tel Aviv, serta semakin mengganggu upaya negosiasi dan normalisasi hubungan diplomatik.