5 Negara dengan Pemerintahan Diktator di Dunia Modern

VIVA – Meskipun dunia modern sangat menghargai kebebasan, masih ada contoh pemerintahan diktator di berbagai belahan dunia. Dalam pemerintahan diktator, kekuasaan terpusat pada satu penguasa tertinggi. 

Lantas, negara apa saja yang pemerintahannya masih diktator? Dilansir dari Ranker, berikut ini beberapa negara yang saat ini memiliki pemerintahan diktator. Scroll ke bawah untuk simak artikel selengkapnya. 

Afghanistan mengalami pergolakan politik dan kontrol oleh berbagai faksi, terutama Taliban. Sejak kebangkitan Taliban pada Agustus 2021, mereka telah mendirikan rezim otoriter de facto, menolak institusi demokratis, dan memberlakukan interpretasi hukum syariah mereka. Kepemimpinan berada di tangan Mawlawi Hibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi Taliban yang memegang otoritas atas urusan politik, militer, dan agama di Afghanistan. Kepemimpinannya menandai periode kritis dalam sejarah Afghanistan, dengan dampak signifikan pada hak dan kebebasan warganya.

Tiongkok, di bawah kepemimpinan Partai Komunis sejak 1949, telah berkembang menjadi negara satu partai dengan Xi Jinping sebagai pemimpin sejak 2012. Masa jabatan Xi melihat peningkatan kontrol atas masyarakat, media, dan internet, serta penindasan terhadap perbedaan pendapat. Pada tahun 2018, amendemen konstitusi yang signifikan menghilangkan batas masa jabatan presiden, memungkinkan Xi Jinping untuk berkuasa tanpa batas waktu. Di bawah kepemimpinannya, Tiongkok ditandai dengan kekuasaan terpusat dan keterbatasan kebebasan politik.

Korea Utara, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), dipimpin oleh Kim Jong Un, mewakili diktator yang paling bertahan dan diwariskan di dunia. Kim Jong Un meneruskan kontrol negara yang ketat, pelanggaran hak asasi manusia, dan isolasi internasional. Korea Utara memprioritaskan militer dan pengembangan senjata nuklir di bawah kepemimpinannya. Kim Jong Un mengamankan kekuasaannya dengan membersihkan ancaman di dalam pemerintahan dan menggunakan propaganda untuk membentuk citra kekuasaannya.

Rusia, di bawah Vladimir Putin, mengalami sentralisasi kekuasaan yang signifikan, menghasilkan sistem politik yang otoriter. Putin, yang memerintah sejak 2000, memegang kedua jabatan presiden dan perdana menteri, melanggar batasan masa jabatan konstitusional. Masa jabatannya ditandai dengan kontrol media, penindasan oposisi politik, dan dugaan manipulasi pemilihan umum. Sejak 2012, Rusia telah mengalami penurunan demokrasi, memicu kritik luas atas pelanggaran hak asasi manusia.

5. Bangladesh

Bangladesh dipimpin oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina sejak Januari 2009. Masa jabatannya memicu kekhawatiran mengenai kecenderungan otoriter, terutama terkait konsolidasi kekuasaan dan penindasan terhadap perbedaan pendapat. Meskipun Bangladesh terus mengadakan pemilihan umum, keadilan dan kebebasan pemilihan ini menjadi subjek pengawasan dan debat internasional.