Singgung Genozida di Gaza, Presiden Kolombia Desak ICC Tangkap Netanyahu

Bogota – Presiden Kolombia, Gustavo Petro mendesak Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sehubungan dengan genosida di Jalur Gaza.

"Kekejaman Netanyahu memerlukan tindakan hukum," tulis Petro dalam akun X.

Dia juga menganjurkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian di Gaza oleh Dewan Keamanan PBB.

Hal ini terjadi tak lama setelah Gustavo Petro mengumumkan bahwa ia akan mengakhiri hubungan diplomatik dengan Israel atas tindakan genosida di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 28.064 orang, dan 67.611 lainnya terluka.

Presiden Kolombia itu juga sebelumnya dengan tajam menyerang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mendesak agar Mahkamah Internasional (ICJ) mendengarkan gugatan Afrika Selatan terhadap Israel.

Melansir dari Almayadeen, Senin, 13 Mei 2024, pada Januari, ICJ mengarahkan Israel untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi dalam Konvensi Genosida, dan menjamin bahwa militernya tidak terlibat dalam kegiatan genosida terhadap warga Palestina.

Menurut media Israel, Netanyahu takut dengan surat perintah penangkapan ICC atas dirinya.

Pihak berwenang Israel menjadi semakin cemas dalam beberapa pekan terakhir sejak nama Netanyahu, Menteri Keamanan Yoav Gallant, dan Kepala Staf Pasukan Pendudukan Israel (IOF) Herzi Halevi dilingkari sebagai tersangka kejahatan perang yang akan diadili oleh ICC.

ICC telah menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan pada tahun 2014 di Jalur Gaza, namun tidak menghasilkan keputusan yang menghukum individu.

Penyelidikan telah diperluas hingga mencakup peristiwa 7 Oktober, serta genosida yang terjadi saat ini terhadap masyarakat di Gaza.

"Netanyahu pun menyatakan keprihatinannya mengenai meningkatnya laporan tentang kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan, saat melakukan panggilan telepon dengan Biden mengenai perkembangan regional dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Perlawanan Palestina," menurut laporan Axios awal bulan ini.