5 Unit Militer Israel Langgar HAM, AS Pertimbangkan Sanksi

Washington – Amerika Serikat (AS), pada Senin, 29 April 2024, mengatakan bahwa pihaknya menemukan lima unit militer Israel melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia (ham), sebelum dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober lalu.

"Empat dari unit ini telah secara efektif melakukan pelanggaran,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel kepada wartawan.

Dia juga menambahkan bahwa semua insiden terjadi sebelum 7 Oktober dan tidak ada satu pun yang terjadi di Jalur Gaza, yang menjadi fokus konflik selama beberapa bulan sejak Oktober lalu.

Dia mengatakan bahwa remediasi ini konsisten dengan apa yang AS harapkan dari mitra-mitranya.

“Kami terus berkonsultasi dan menjalin hubungan dengan pemerintah Israel,” ujar Patel, dikutip dari ANews, Selasa, 30 April 2024.

"Mereka telah mengirimkan informasi tambahan sehubungan dengan unit itu, dan kami terus melakukan pembicaraan.”

Patel berulang kali menekankan bahwa AS telah melihat remediasi atas pelanggaran yang dilakukan Israel dan proses terkait unit kelima masih berlangsung.

Ketika ditanya apakah ada standar ganda di AS, Patel mengatakan tidak ada yang namanya perlakuan khusus atau standar ganda, dan standar tersebut diterapkan secara konsisten di semua negara.

Pernyataan itu muncul setelah laporan bahwa beberapa pejabat senior Departemen Luar Negeri memberi tahu Menteri Luar Negeri Antony Blinken bahwa Israel mungkin melanggar hukum internasional dan jaminan Israel yang disampaikan kepada Departemen Luar Negeri mengenai penggunaan senjata AS tidak kredibel.

Menurut memorandum pada 8 Februari yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden, negara-negara yang menerima bantuan militer AS diharuskan memberikan jaminan tertulis yang kredibel kepada Washington bahwa senjata tersebut akan digunakan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan internasional.

Israel menyampaikan jaminan tertulis kepada Departemen Luar Negeri bulan lalu, namun kelompok hak asasi manusia mengatakan jaminan tersebut tidak kredibel dan mendesak pemerintah untuk menunda pengiriman senjata ke Israel.

Ketika ditanya mengenai laporan bahwa Israel melanggar undang-undang Leahy, Blinken mengatakan pada 22 April bahwa pihaknya berupaya mendapatkan fakta akurat untuk memberikan putusan dengan hati-hati.

Undang-undang Leahy, yang diambil dari nama mantan Senator Patrick Leahy, mengharuskan AS untuk menahan bantuan militer dari unit militer atau penegak hukum asing jika terdapat bukti pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai informasi, AS dilaporkan sedang bersiap untuk menjatuhkan sanksi terhadap batalion Israel, Netzah Yehuda atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh unit tempur tersebut terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.