Sebut Netanyahu Tak Becus Bebaskan Sandera, Oposisi Israel Desak Pemilu Dini

Tel Aviv – Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid pada hari Minggu, 31 Maret 2024, menyerukan pemilihan umum dini, dengan mengatakan pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus mundur karena gagal mengembalikan sandera yang ditahan di Gaza sejak 7 Oktober lalu.

"Satu demi satu, para menteri pemerintah mengudara pagi ini dan menyerang keluarga para korban penculikan. Anda sudah gila. Wanita muda, orang tua, anak-anak diculik di bawah pengawasan Anda,” kata Lapid di akun X resminya.

“Selama setengah tahun Anda gagal membawa mereka pulang, lalu Anda menyalahkan keluarga mereka? Pemerintahan penghancur ini harus pulang. Pemilu sekarang," lanjutnya, dikutip dari Middle East Monitor, Senin, 1 April 2024.

Sebelumnya, pada hari Minggu, Menteri Warisan Budaya Amichay Eliyahu mengkritik keluarga para tahanan setelah demonstrasi massal yang mereka lakukan pada hari Sabtu di Tel Aviv yang mendesak pemerintah Netanyahu untuk mundur.

“Protes di Ayalon berlangsung dengan kekerasan. Bagi Hamas, ini adalah sebuah anugerah. Hal ini mempunyai efek sebaliknya, dan melemahkan tentara di garis depan,” pungkas Eliyahu.

Sebelumnya diberitakan, Intelijen Amerika Serikat (AS), memperingatkan bahwa jabatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan goyah. Dia juga menekankan bahwa Israel kemungkinan gagal melenyapkan Hamas, tujuan utama Tel Aviv di balik perang Gaza.

Laporan Penilaian Ancaman Tahunan 2024 AS menyatakan keprihatinan tentang visi Israel untuk mengakhiri perang.

Selain itu, percikan keraguan mulai timbul tentang apakah Netanyahu dapat tetap berkuasa dengan penghentian kesepakatan sandera dan meningkatnya tekanan dari Israel untuk menjamin pembebasan mereka.

“Ketidakpercayaan terhadap kemampuan Netanyahu untuk memerintah semakin dalam dan meluas di kalangan masyarakat, dibandingkan tingkat yang sudah tinggi sebelum perang, dan kami memperkirakan akan terjadi protes besar-besaran yang menuntut pengunduran dirinya dan pemilihan umum baru,” kata laporan itu, dikutip dari Alarabiya, Jumat, 15 Maret 2024.

"Pemerintahan yang berbeda dan lebih moderat adalah suatu kemungkinan," sambung laporan itu.