Ujaran Kebencian Terhadap Muslim di India Meningkat 62 Persen, Ini Pemicunya

New Delhi – Pidato ujaran kebencian untuk umat Muslim di India, meningkat sebesar 62 persen pada paruh kedua 2023. Penemuan itu diungkapkan oleh sebuah kelompok penelitian yang berbasis di Washington.

Kelompok itu mengatakan pada hari Senin, 26 Februari 2024, bahwa perang Israel-Gaza memainkan peran penting dalam gejolak yang terjadi di India selama tiga bulan.

"Kami (India Hate Lab) telah mendokumentasikan 668 insiden ujaran kebencian, yang menargetkan umat Muslim pada tahun 2023, 255 di antaranya terjadi pada paruh pertama tahun ini (2023), sementara 413 terjadi dalam enam bulan terakhir tahun 2023," kata kelompok peneliti tersebut dalam sebuah laporan, dikutip dari Alarabiya.

Sekitar 75 persen, atau 498, dari insiden tersebut terjadi di negara bagian, yang diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, menurut laporan tersebut.

Negara bagian Maharashtra, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh merupakan negara bagian yang paling banyak menyebarkan ujaran kebencian.

Selain itu, pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Palestina Hamas menyerang Israel dan perang balasan kejam Israel di Jalur Gaza, pada 31 Desember, ada 41 insiden ujaran kebencian terhadap Muslim India yang menyebutkan perang tersebut, tambah laporan itu.

Perang ini menyumbang sekitar 20 persen ujaran kebencian dalam tiga bulan terakhir tahun 2023.

Kelompok peneliti tersebut mengatakan bahwa mereka menggunakan definisi ujaran kebencian, yang ditetapkan PBB, seperti bahasa yang berprasangka buruk atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut termasuk agama, etnis, kebangsaan, ras atau gender.

Kelompok hak asasi manusia itu juga menuduh adanya penganiayaan terhadap umat Islam di bawah pemerintahan Modi, yang menjadi perdana menteri India pada tahun 2014, dan diperkirakan akan mempertahankan kekuasaan setelah pemilu tahun 2024.

Selain ujaran kebencian, ada juga pembongkaran properti Muslim atas nama penghapusan bangunan ilegal dan larangan mengenakan jilbab di ruang kelas di Karnataka, ketika BJP berkuasa di negara bagian tersebut.

Namun, pemerintahan Modi menyangkal adanya pelecehan terhadap kelompok minoritas dan mengatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh rakyat India.

Sebagai informasi, laporan India Hate Lab dikumpulkan dari melacak aktivitas online kelompok nasionalis Hindu, dan memverifikasi video ujaran kebencian yang diposting di media sosial, dan mengumpulkan data insiden terisolasi yang dilaporkan oleh media India.