6 Negera Yang Tidak Memiliki Angkatan Militer,  Ada Yang Sering Usik Indonesia

VIVA – Negara-negara pada umumnya mempunyai pertahanan, tentara militer, atau angkatan bersenjata untuk mempertahankan negaranya,

Tentara militer adalah kekuatan tempur yang sangat terorganisir dan bersenjata lengkap yang disahkan, didanai, dan dikelola oleh pemerintah suatu negara berdaulat. 

Pertahanan militer bertanggung jawab untuk menyediakan kekuatan militer yang diperlukan untuk mencegah perang dan melindungi keamanan suatu negara. Unsur utama kekuatan ini adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Korps Marinir, dan Angkatan Udara.

Sehingga, memilih untuk tidak memiliki tentara atau kekuatan militer lainnya adalah pilihan yang jarang dilakukan suatu negara.

Namun nyatanya,  terdapat sekitar satu dari setiap 39 negara di dunia yang tidak memiliki militer angkatan darat, laut, atau udara. Walaupun sebagian besar dari mereka memang tidak mempunyai hak militer sejak kemerdekaan, ada beberapa yang mengalami demiliterisasi karena alasan politik.

Berikut 5 negara yang tidak memiliki kekuatan militer, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara yang dilansir CIA World Factbook, Senin, 19 Februari 2024.

1. Kosta Rika

Pada tanggal 1 Desember 1948, Presiden Jose Figueres Ferrer dari Kosta Rika menghapuskan militer setelah meraih kemenangan dalam perang saudara Kosta Rika Tahun itu. Tanggal 1 Desember dinobatkan sebagai hari penghapusan tentara yang setiap tahunnya sudah pasti ada perayaan.

Meskipun memiliki populasi lebih dari lima juta jiwa, Kosta Rika tidak memiliki angkatan darat, laut ataupun udara. Kepolisian Nasional berfungsi sebagai lembaga penegak hukum utama di negara ini. Kosta Rika juga memiliki polisi untuk memantau jalan, serta pasukan yang didedikasikan untuk melindungi wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut.

Kosta Rika memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat yang secara rutin memberikan sumbangan untuk membantu negara tersebut memerangi perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisir.

Negara ini adalah anggota Perjanjian Bantuan Timbal Balik AntarAmerika (Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance), yang bertanggung jawab atas pertahanannya jika menghadapi agresi eksternal.

Dengan kekuatan sekitar 12,500 personel keamanan, Kepolisian Mauritius (MPF) adalah pasukan penegak hukum nasional di Mauritius yang menjaga kepolisian dan operasi keamanan lainnya di negara tersebut. MPF mencakup unit paramiliter, unit pendukung khusus, dan penjaga pantai nasional.

India adalah pemasok militer utama MPF, sementara peralatan bekas Barat juga digunakan oleh lembaga penegak hukum di Mauritius.

Solomon sempat memiliki kekuatan militer, namun konflik etnis memaksa negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru untuk campur tangan, sehingga Kepulauan Solomon kini tidak memiliki militernya sendiri.

Tetapi, Kepolisian Kepulauan Solomon lah yang bertanggung jawab dalam memastikan keamanan internal dan eksternal di negara tersebut.

Kepolisian Kepulauan Solomon menerima pelatihan reguler dari Australia dan Selandia Baru. Tiongkok dan Australia juga selama beberapa tahun terakhir telah menyediakan kapal patroli ke negara tersebut untuk membantu operasi patroli maritim.

Negara yang berada dekat dengan Kutub Utara ini tidak memiliki tentara sejak tahun 1869, karena penduduknya yang sedikit dan menganggap bahwa keperluan militer sangatlah memakan biaya.

Untuk urusan pertahanan, mereka memiliki Unit Keamanan Nasional dan Pasukan Khusus Komisaris Nasional. Dalam penugasan di luar negeri seperti pasukan perdamaian, mereka juga memiliki tim khusus, Polisi Nasional Islandia, Penjaga Pantai Islandia, dan Sembilan Kepolisian Regional.

Meski begitu, negara ini merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO pada tahun 2006. Membuat negara ini dapat memperoleh pertahanan dari negara-negara anggota NATO bila mendapatkan serangan dari luar.

Republik Kepulauan Marshall merupakan sebuah negara kepulauan yang berlokasi di Samudra Pasifik bagian barat. Nama Marshall diambil dari seorang Kapten Inggris, John Marshall, yang mengunjungi kepulauan tersebut pada 1788.

Republik ini didirikan lewat perjanjian Compact of Free Association dengan America Serikat yang mulai berlaku sejak 1986. Karena itu, satu-satunya angkatan bersenjata yang diizinkan adalah kepolisian yang mengerahkan sebuah Unit Surveilansi Maritim.

Difungsikan untuk keamanan dalam negeri saja, persenjataan Unit Surveilansi Maritim pun sederhana. Tetapi, di bawah Asosiasi Kerja Sama Bebas, urusan pertahanan menjadi tanggung jawab Amerika Serikat.

Negara yang terletak di Samudra Pasifik ini secara resmi dikenal sebagai Negara Independen Samoa. Sejak didirikan, salah satu negara terkecil di dunia ini tidak memiliki satuan militer yang dibentuk.

Satu-satunya aspek keamanan yang diizinkan adalah kepolisian, yang mengerahkan sebuah Unit Surveilansi Maritim dan hanya difungsikan untuk keamanan dalam negeri.

Seperti di Kepulauan Marshall, unit ini juga hanya dilengkapi persenjataan kecil dan mengerahkan satu perahu patroli.

Namun demikian, bukan berarti Samoa tidak memiliki kekuatan pertahanan. Sebab sesuai dengan Traktat persahabatan 1962, urusan pertahanan Samoa menjadi tanggung jawab Selandia Baru.