Irak dan Suriah Akan 'Usir' Militer AS dari Negaranya, Hanya Diberi Waktu Segini

AMERIKA – Amerika Serikat kini tengah bersiap untuk menarik seluruh atau sebagian pasukannya dari Irak dan Suriah sebagai tanggapan terhadap meningkatnya serangan oleh pasukan perlawanan Irak, menurut para pejabat senior AS. 

AS diberi waktu 90 hari untuk meninggalkan kedua negara tersebut. 

Parlemen Irak saat ini sedang melakukan pemungutan suara mengenai undang-undang yang dapat memaksa AS untuk menarik diri dari Irak sesegera mungkin. 

Keputusan untuk melanjutkan diskusi ini, yang dikenal sebagai Komisi Tinggi Militer, terjadi hanya beberapa hari setelah pasukan dukungan Iran di Irak meluncurkan rentetan rudal ke pangkalan AS, melukai setidaknya empat anggota militer dan satu warga Irak, melansir ABC News, Senin, 12 Februari 2024.

Beberapa pejabat pertahanan, yang berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas rincian sensitif, mengatakan serangan terbaru terhadap pasukan AS di Irak tidak menjadi faktor dalam keputusan tersebut dan bahwa negosiasi mungkin akan dimulai lebih cepat jika perang Israel-Hamas tidak dimulai. 

Sejak tahin lalu, sekitar 60 serangan telah dilancarkan terhadap pasukan AS di Irak dan lebih dari 90 serangan di Suriah, ketika militan yang didukung Iran itu menyalahkan AS atas dukungannya terhadap Israel. 

Masih ada sekitar 2.500 tentara Amerika yang bertugas di Irak dan 900 di Suriah untuk mencegah kebangkitan ISIS.

AS kembali ke Irak pada tahun 2014 untuk membantu pemerintah di sana merebut kembali wilayah dari ISIS dan mengerahkan pasukan untuk melatih dan memberi nasihat kepada pasukan keamanan Irak guna memastikan ISIS tidak mendapatkan kembali kendali. 

Namun Iran, tetangga Irak yang kuat di wilayah timur, mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintah Irak dan milisi Syiah yang secara nominal berada di bawah kendali pemerintah Irak. 

Setelah perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober lalu, pasukan AS mendapati diri mereka berada di bawah ancaman serangan yang semakin besar dari milisi yang didukung Iran di negara tersebut. 

Sementara itu, berlanjutnya kehadiran pasukan AS di Irak dan serangan terhadap militan yang didukung Iran telah menjadi titik api bagi anggota parlemen Irak.

Menteri Luar Negeri Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya ingin "merumuskan jadwal yang spesifik dan jelas yang menentukan durasi kehadiran penasihat koalisi internasional di Irak."