Israel Bakal Hapus UNRWA di Jalur Gaza, LSM AS Jadi Alternatif Pengganti

Tel Aviv – Para pejabat Israel berencana mengganti badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) di Jalur Gaza, dengan organisasi lain. Hal itu disampaikan oleh media Israel, Ynet, pada Minggu, 4 Februari 2024.

Rencana tersebut, yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri Israel, bertujuan untuk menghapuskan UNRWA dari wilayah kantong Palestina yang dilanda perang.

Alternatif utama Israel yakni dengan Program Pangan Dunia (WFP), dan mempertimbangkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Melansir dari Middle East Eye, Selasa, 6 Februari 2024, proposal tersebut akan diajukan ke kabinet keamanan politik untuk disetujui.

UNRWA sendiri merupakan organisasi bantuan terbesar yang beroperasi di Jalur Gaza. Didirikan pada tahun 1949 untuk menampung pengungsi Palestina, badan tersebut bekerja untuk memberikan layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, Yordania, Suriah dan Lebanon.

Saat ini, mereka memberikan perlindungan kepada lebih dari satu juta orang yang terlantar akibat serangan terbaru Israel di Gaza di 154 lokasi.

UNRWA juga merupakan perusahaan pemberi kerja terbesar kedua di Jalur Gaza, yang mempekerjakan total 30.000 orang, 13.000 di antaranya berada di Gaza.

Sebagai informasi, bantuan untuk Palestina telah ditangguhkan oleh beberapa negara, termasuk AS dan Inggris.

Mereka menangguhkan pendanaan untuk UNRWA bulan lalu dengan alasan tuduhan Israel bahwa 12 dari 30.000 karyawan badan PBB itu terlibat dalam serangan pimpinan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Keputusan ini lantas mendapat kritik dari seluruh dunia dan perwakilan Palestina.

Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan badan PBB tersebut harus ditutup.

“Sudah waktunya bagi komunitas internasional dan PBB sendiri untuk memahami bahwa misi UNRWA harus dihentikan,” kata Netanyahu kepada delegasi PBB yang berkunjung.

Dia mengatakan UNRWA berusaha untuk melestarikan masalah pengungsi Palestina dan hal itu harus diganti jika masalah Gaza ingin diselesaikan.

Para pemimpin badan-badan PBB, termasuk WFP, dan LSM menandatangani pernyataan bersama pekan lalu yang menyerukan negara-negara untuk mempertimbangkan kembali penghentian sementara dana.

“Setiap pegawai PBB yang terlibat dalam aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban,” tulis kepala badan PBB tersebut.

"Namun, kita tidak boleh menghalangi seluruh organisasi untuk melaksanakan mandatnya untuk melayani orang-orang yang sangat membutuhkan.

Mereka juga mengatakan bahwa penghentian pendanaan akan menimbulkan konsekuensi bencana di Gaza, dan mendesak negara-negara untuk mempertimbangkannya kembali.