Arab Saudi hingga Mesir Lakukan Pertemuan Diam-diam, Bahas Hubungan Normalisasi dengan Israel

Riyadh – Pejabat intelijen dari Arab Saudi, Mesir, Yordania dan Otoritas Palestina (PA), melakukan pertemuan diam-diam pada bulan ini untuk membahas masa depan pemerintahan Jalur Gaza, setelah berakhirnya pemboman dan invasi Israel ke wilayah tersebut.

Menurut The Jerusalem Post, yang mengutip beberapa sumber anonim, Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi, Musad Al-Aiban, mengadakan pertemuan di ibu kota Saudi, Riyadh, sekitar seminggu lalu yang dihadiri oleh kepala Intelijen Umum Palestina, Majed Faraj, kepala intelijen Mesir, Abbas Kamel, dan kepala intelijen Yordania, Ahmed Hosni.

Para pejabat dilaporkan membahas masa depan Gaza setelah perang Israel dan berakhirnya kelompok Perlawanan Palestina, Hamas.

Pembahasan ini khususnya mengenai cara-cara di mana Otoritas Palestina dapat mengambil alih bagian dalam pengelolaan Jalur Gaza.

Dua sumber yang mengetahui isi pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa Saudi, Mesir, dan Yordania mendesak kepala intelijen Palestina, Faraj, agar PA mau melakukan reformasi guna membuka jalan bagi pembaruan dalam jajaran kepemimpinannya.

Melansir dari Middle East Monitor, Selasa, 30 Januari 2024, pembaruan tersebut tampaknya mencakup pengalihan kekuasaan tertentu dari Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, kepada perdana menteri yang baru diangkat.

Dalam pertemuan tersebut, Saudi juga dilaporkan menekankan minat mereka untuk melanjutkan perundingan normalisasi dengan Israel, sambil menegaskan kembali bahwa kesepakatan tersebut akan bergantung pada langkah-langkah praktis dan tidak dapat diubah oleh Tel Aviv dan komunitas internasional untuk memastikan pembentukan Negara Palestina yang merdeka.

Meskipun belum ada satu pun kedutaan dan otoritas negara yang mengonfirmasi kebenaran pertemuan rahasia tersebut, namun sebuah sumber melaporkan bahwa Israel mendapat informasi tentang pertemuan itu dan isinya dari beberapa pejabat negara yang berkumpul.

Potensi keterlibatan Tel Aviv atau negara asing lainnya dalam pertemuan tersebut belum terungkap, namun penggunaan PA sebagai entitas untuk memerintah Gaza pascaperang telah menjadi salah satu gagasan, di antara sedikit gagasan moderat, yang dianut oleh Israel dan pihak Barat selama beberapa bulan terakhir, meski Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersikeras bahwa hal itu tidak akan terjadi.

Namun, jika Otoritas Palestina mengambil alih pemerintahan di Wilayah yang terkepung, pasukan pendudukan Israel kemungkinan akan mengontrol keamanan Jalur Gaza dengan ketat, seperti yang terjadi di Tepi Barat.