Jika Perang Dunia Terjadi, Ini 15 Negara yang Ternyata Tidak Memiliki Tentara Militer

VIVA– Negara-negara pada umumnya mempunyai pertahanan, tentara militer, atau angkatan bersenjata untuk mempertahankan negaranya,

Tentara militer adalah kekuatan tempur yang sangat terorganisir dan bersenjata lengkap yang disahkan, didanai, dan dikelola oleh pemerintah suatu negara berdaulat. Militer dimaksudkan terutama untuk berperang, namun juga dapat melakukan pekerjaan kemanusiaan seperti menyediakan makanan, air, dan perawatan medis bagi mereka yang membutuhkan.

Di sebagian besar negara modern, militer hanya digunakan untuk pertahanan (dan pekerjaan kemanusiaan).

Namun, ada negara-negara yang ternyata tidak punya tentara. Berikut beberapa negara tersebut:

Islandia

Populasi: 372.500

Islandia tidak memiliki tentara militer reguler. Organisasi penegakan hukum utama di negara ini termasuk Polisi Nasional Islandia, Penjaga Pantai Islandia, dan sembilan kepolisian regional. Negara ini adalah anggota NATO yang menjamin keamanannya. Wilayah udara Islandia juga dijaga oleh anggota NATO secara bergilir di bawah Kepolisian Udara Islandia.

Kepulauan Solomon

Populasi: 708.000

Kepulauan Solomon adalah salah satu negara terbesar dalam hal jumlah penduduk yang tidak memiliki tentara angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan udara. Kepolisian Kepulauan Solomon memastikan keamanan internal dan eksternal di negara tersebut. Ia menerima pelatihan reguler dari Australia dan Selandia Baru.

China dan Australia selama beberapa tahun terakhir telah menyediakan kapal patroli ke negara tersebut untuk membantu operasi patroli maritim.

Mauritius

Populasi: 1,26 juta

Dengan kekuatan sekitar 12,500 personel keamanan, Kepolisian Mauritius (MPF) adalah pasukan penegak hukum nasional Mauritius, yang menjaga kepolisian dan operasi keamanan lainnya di negara tersebut. MPF mencakup unit paramiliter, unit pendukung khusus, dan penjaga pantai nasional. India adalah pemasok militer utama MPF, sementara peralatan barat bekas juga digunakan oleh lembaga penegak hukum.

Panama

Populasi: 4,25 juta

Panama adalah negara terpadat kedua yang tidak memiliki tentara militer. Ada sekitar 27.000 personel keamanan yang tergabung dalam Pasukan Publik Panama yang menjamin hukum dan ketertiban di negara tersebut. Kepolisian Nasional Panama dilengkapi dengan unit kontraterorisme dan antinarkotika, serta pasukan khusus untuk respon cepat dan operasi maritim.

Kosta Rika

Populasi: 5,2 juta

Meskipun memiliki populasi lebih dari lima juta jiwa, Kosta Rika tidak memiliki angkatan darat, laut atau udara. Kepolisian Nasional berfungsi sebagai lembaga penegak hukum utama di negara ini. Kosta Rika juga memiliki polisi untuk memantau jalan, serta pasukan yang didedikasikan untuk melindungi wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut.

Kosta Rika memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat yang secara rutin memberikan sumbangan untuk membantu negara tersebut memerangi perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisir. Negara ini adalah anggota Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antar-Amerika, yang bertanggung jawab atas pertahanannya jika menghadapi agresi eksternal.

Nauru

Populasi: 12.500

Nauru adalah salah satu negara Oseanik kecil yang tidak memiliki Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara. Kepolisiannya bertanggung jawab atas keamanan internal dan eksternal. Australia juga bertanggung jawab atas pertahanan Nauru berdasarkan perjanjian informal antara kedua negara.

Palau

Populasi: 18.000

Amerika Serikat bertanggung jawab atas keamanan Palau berdasarkan Compact of Free Association (COFA). Sebagai imbalannya, Palau memberi pasukan Amerika akses ke pulau itu. COFA juga mengizinkan warga Palau untuk bertugas di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Namun, pemerintah di Palau juga telah membentuk biro-biro untuk menangani kepolisian, keamanan publik, dan penegakan hukum maritim.

Monako

Populasi: 36.700

Monako adalah negara kota berdaulat di Laut Mediterania di Eropa Barat. Negara ini hanya berpenduduk 36.000 jiwa dan berbatasan dengan Perancis di utara, timur, dan barat. Monaco tidak memiliki militer reguler. Polisi nasional menjaga ketertiban umum, sementara Compagnie des Carabiniers du Prince menjaga istana pangeran. Berdasarkan Perjanjian Perancis-Monégasque yang ditandatangani tahun 1918, pertahanan Monaco adalah tanggung jawab Perancis. Sebagai imbalannya, kebijakan luar negeri Monaco akan sejalan dengan kebijakan Republik Perancis.

Liechtenstein

Populasi: 39.000

Hukum dan ketertiban Liechtenstein dijamin oleh polisi nasional negara tersebut. Ia tidak memiliki angkatan bersenjata, angkatan laut atau udara. Liechtenstein dulunya memiliki pasukan yang sangat kecil yang dibubarkan pada tahun 1868 segera setelah perang Austro-Prusia. Saat ini, negara ini menganut kebijakan netralitas dan merupakan salah satu dari sedikit negara yang tidak memiliki angkatan bersenjata.

Dominika

Populasi: 72.400

Negara kepulauan Dominika di Karibia memiliki populasi lebih dari 72.000 orang. Negara ini tidak memiliki militer sejak tahun 1981, ketika Angkatan Pertahanan Dominika dibubarkan menyusul dua upaya kudeta yang kejam terhadap pemerintah Dominika. Sistem Keamanan Regional (RSS), sebuah perjanjian antara negara-negara Karibia untuk membantu satu sama lain berdasarkan permintaan, bertanggung jawab atas keamanan nasional Dominika.

Andorra

Populasi: 79.000

Andorra adalah salah satu negara yang tidak memiliki Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara, dan bergantung pada perjanjian internasional dengan sekutu kuatnya yang menjamin kedaulatan dan pertahanannya. Negara ini memiliki dua perjanjian dengan Spanyol dan Perancis, yang mana kedua negara tersebut akan membantu Andorra jika kedaulatan Andorra berada dalam ancaman besar. Ketertiban umum di Andorra dijaga oleh Korps Kepolisian yang saat ini berkekuatan 240 personel.

Saint Vincent dan Grenadines

Populasi: 104.000

Saint Vincent dan Grenadines adalah salah satu penandatangan Sistem Keamanan Regional Karibia (RSS), yang anggotanya setuju untuk membantu satu sama lain berdasarkan permintaan dalam keadaan darurat nasional dan keamanan nasional, serta tantangan lainnya. Negara ini tidak memiliki kekuatan militer yang kuat. Kepolisian Kerajaan Saint Vincent dan Grenadines (RSVPF) bertanggung jawab atas keamanan internal, dan mencakup Penjaga Pantai, Unit Anti Perdagangan Manusia, dan Pasukan Respon Cepat.

Samoa

Populasi: 218.800

Samoa adalah negara Oseanik lainnya dalam daftar yang tidak memiliki angkatan darat, laut, atau udara. Samoa memiliki perjanjian pertahanan informal dengan Selandia Baru berdasarkan Perjanjian Persahabatan tahun 1962, yang mengharuskan Selandia Baru untuk mempertimbangkan permintaan Samoa untuk mempertahankan kedaulatan Samoa. Kepolisian Samoa adalah lembaga penegak hukum utama di negara ini dan memiliki personel sekitar 1.100 personel.

Granada

Populasi: 124.600

Negara berikutnya dalam daftar negara yang tidak memiliki angkatan bersenjata adalah Grenada, yang, seperti Saint Vincent dan Grenadines, juga merupakan anggota RSS Karibia, sebuah perjanjian yang menjanjikan keamanannya. Kepolisian Kerajaan Grenada adalah satu-satunya pasukan keamanan di Grenada, dan bekerja di bawah Kementerian Keamanan Nasional.

Santo Lusia

Populasi: 179.600

Saint Lucia di Karibia tidak memiliki kekuatan militer. Kepolisian Kerajaan Saint Lucia (RSLPF) adalah lembaga penegak hukum utama di negara kepulauan tersebut, dan menjaga ketertiban umum di negara tersebut. Saint Lucia memiliki penjaga pantai dan unit layanan khusus paramiliter di bawah RSLPF.