Perusahaan Israel Mengeluh Impor Teknologi China Makin Sulit, Terkait Perang di Gaza?

Tel Aviv – Perusahaan-perusahaan Israel tengah menghadapi kesulitan untuk mengimpor komponen teknologi dari China, yang digunakan untuk tujuan militer maupun kehidupan sehari-hari rakyat sipil.

“Hambatan-hambatan ini terkait dengan perang,” kata seorang pejabat pemerintah Israel, dikutip dari The Cradle, Rabu, 27 Desember 2023.

“Meskipun pemasok Tiongkok tidak secara resmi mengumumkan sanksi apa pun terhadap Israel, pada kenyataannya, tampaknya ada semacam hambatan birokrasi,” lapor salah satu media Israel, Ynet.

Mereka juga menambahkan bahwa China akhir-akhir ini menuntut penyelesaian berbagai formulir, yang diduga menyebabkan pengiriman penundaan karena dokumen yang diisi tidak akurat.

“Kami khawatir bahwa penegakan hukum yang ketat terjadi karena kita berada dalam keadaan perang. Permintaan telah diajukan ke Beijing, dan tanggapan resmi mereka adalah tidak ada perubahan dalam kebijakan. Masalahnya adalah sampai kita mengatasi semua hal baru, persyaratannya, kami tidak bisa memastikan apakah pasokan akan terpenuhi. Jelas bagi kami bahwa ada kaitannya langsung dengan perang,” kata pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya.

Masalah ini telah diangkat ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan Israel, yang kemudian menghubungi rekan-rekan mereka di China. Menurut laporan media Israel, kapal perang Tiongkok yang dikerahkan di Laut Merah juga menolak membantu kapal kargo Israel di Selat Bab al-Mandab.

Pada 25 Desember, China mengatakan bahwa gencatan senjata jangka panjang di Jalur Gaza, yang terkepung tetap menjadi prioritas mutlak dan prasyarat untuk segala hal lainnya.

Mengomentari resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang disahkan pekan lalu, yang menyerukan tindakan segera untuk memperluas bantuan kemanusiaan ke Gaza, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan kepada wartawan bahwa resolusi tersebut tidak memenuhi harapan internasional dan memiliki kesenjangan tertentu.

"Namun, mengingat situasi mendesak di lapangan dan posisi Palestina serta negara-negara Arab lainnya, Tiongkok memilih mendukung resolusi tersebut,” ujar Mao.

Tiongkok mengambil pendekatan publik yang hati-hati setelah dimulainya Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober. Namun, ketika kampanye pembersihan etnis di Gaza semakin intensif, diplomat Tiongkok mulai menyebut pemboman Israel di Gaza sebagai bentuk hukuman kolektif.

Sejak itu, China menyerukan solusi multilateral dan damai terhadap perang seperti yang dipromosikan oleh PBB.

"Penting untuk memastikan aliran bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan serta menghentikan hukuman kolektif terhadap masyarakat Gaza melalui penggusuran paksa, serta mematikan air, listrik dan minyak,” kata Presiden Tiongkok Xi Jinping pada akhir November.