Gara-gara Netanyahu, Rencana Biden Hidupkan Kembali Otoritas Palestina Gagal Total

Washington – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menghadapi rintangan besar dalam kampanyenya untuk merevitalisasi Otoritas Palestina (PA), yang bermarkas di Ramallah sebagai penerus Hamas di Jalur Gaza.

Hal itu karena Washington gagal meyakinkan Israel untuk membuka blokir dana yang diperlukan untuk mencegah keruntuhan total PA.

“Bahkan jika kami setuju (untuk) mengambil alih Hamas di Gaza, bagaimana kami bisa menerapkannya? Kebijakan Israel adalah melemahkan otoritas, bukan memperkuatnya,” kata Wakil Perdana Menteri Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh.

“Kami  bahkan tidak bisa membayar gaji tentara kita, karyawan kita,” tambahnya, dikutip dari The Cradle, Rabu, 27 Desember 2023.

Meskipun ada kunjungan sepanjang waktu ke markas PA, yang dijaga ketat di Ramallah dan pertemuan dengan pihak berwenang Israel, para pejabat AS hanya mencapai sedikit kemajuan dalam menjamin pelepasan jutaan uang pajak Palestina yang telah diblokir Israel sejak 7 Oktober 2023.

Dua bulan lalu, kementerian keuangan Israel, yang dipimpin oleh pejabat supremasi Yahudi Bezalel Smotrich, membekukan transfer pendapatan pajak sebesar sekitar US$188 juta atau setara dengan Rp2,8 triliun, setiap bulan ke Otoritas Palestina.

“PA merasa tidak perlu menjauhkan diri dari tindakan biadab ini, dan para pejabat di otoritas tersebut bahkan menyatakan dukungannya terhadap pembantaian yang mengerikan tersebut. Lebih jauh lagi, PA bertindak melawan Israel di Pengadilan Kriminal Internasional dan Mahkamah Internasional," kata Smotrich pada 30 Oktober lalu.

Pendapatan pajak, yang dikenal di Palestina sebagai maqasa, dikumpulkan oleh pemerintah Israel atas nama Otoritas Palestina, atas impor dan ekspor Palestina. Israel mendapat komisi sebesar 3 persen dari pendapatan yang dikumpulkan.

Pada hari Jumat, 22 Desember 2023, Komisi Eropa mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan paket bantuan sebesar US$130 juta atau Rp2 triliun untuk membantu menutup kesenjangan tersebut.

Menurut Sabri Saidam, anggota komite pusat partai Fatah dan penasihat dekat Presiden PA Mahmoud Abbas, rencana warga Palestina untuk menerima pendapatan pajak mereka telah gagal.

Selain mencari cara untuk mencegah keruntuhan finansial PA, para pejabat AS juga mendorong perubahan dan wajah-wajah baru di posisi-posisi penting dalam upaya terakhir untuk meningkatkan citra publik terhadap organisasi yang sangat tidak populer tersebut.

Menurut jajak pendapat baru-baru ini dari Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, 88 persen warga Palestina menginginkan Abbas mengundurkan diri sebagai Presiden PA. Angka ini naik 10 poin dari tiga bulan lalu.

Sementara itu, popularitas Hamas melonjak di Tepi Barat yang diduduki, dari 12 persen menjadi 44 persen.

"Mentalitas penjajahan selalu ada, di mana, 'Kami yang menentukan kepemimpinan anda, kamilah yang pada dasarnya merancang strategi anda untuk hari berikutnya, kami memberi tahu anda cara hidup, kami memberi tahu anda cara bernapas, dan kami memberi tahu anda cara menjalankan negara dan tanah anda,'” ujar Saidam.

Sebagai informasi, PA didirikan pada tahun 1994 berdasarkan Perjanjian Oslo pertama (1993) antara Tel Aviv dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang sekarang sudah tidak ada lagi.

PA awalnya didirikan sebagai badan pemerintahan sementara untuk meletakkan dasar bagi negara Palestina yang merdeka.

Namun, setelah puluhan tahun dituduh korupsi, skandal kolaborasi, dan catatan hak asasi manusia yang buruk, Otoritas Palestina berada dalam kondisi “inersia total” sebelum Operasi Banjir Al-Aqsa dilakukan pada tanggal 7 Oktober.

Yang semakin memperumit masalah bagi Washington adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menentang Gaza yang dikuasai PA.

“Ekspektasi bahwa Otoritas Palestina akan mendemiliterisasi Gaza hanyalah sebuah mimpi belaka,” kata Netanyahu dalam sebuah opini.

“(PA) tidak menunjukkan kemampuan maupun keinginan untuk mendemiliterisasi Gaza,” tambah perdana menteri.

Dia juga mengklaim bahwa Ramallah saat ini mendanai dan mengagung-agungkan Hamas, serta mendidik anak-anak Palestina untuk berupaya menghancurkan Israel.

“Di masa mendatang, Israel harus tetap mengemban tanggung jawab keamanan utama di Gaza,” pungkas Netanyahu.