Pejabat Senior Hamas Ogah Akui Negara Israel

Gaza – Pejabat senior Hamas Dr. Mousa Abu Marzouk, pada Kamis, 14 Desember 2023, membantah klaim bahwa pihaknya mengakui Israel.

Sebelumnya Al-Monitor, sebuah outlet berita yang didanai oleh pemerintah AS, mengklaim bahwa Abu Marzouk pada Rabu, 13 Desember 2023 lalu, menyatakan bahwa organisasi Pembebasan Palestina telah mengakui negara Israel. Keesokan harinya, Abu Marzouk menulis di X bahwa hal itu merupakan kesalahpahaman.

“Ada kesalahpahaman terhadap pernyataan media, dan oleh karena itu saya menegaskan bahwa gerakan Hamas tidak mengakui keabsahan pendudukan Israel, dan tidak menerima penyerahan hak apa pun dari pendudukan Israel," kata Marzouk.

"Rakyat Palestina, dan kami menegaskan bahwa perlawanan akan terus berlanjut sampai pembebasan dan kembalinya kemerdekaan,” dilansir dari The Cradle, Jumat, 15 Desember 2023.

Dia juga menekankan bahwa beberapa poin dan frasa yang disebutkan dalam wawancaranya dengan Al-Monitor tidak mengungkapkan posisi dirinya dan posisi Hamas dalam konflik yang sedang berlangsung.

Hamas memandang Tepi Barat sebagai wilayah yang diduduki, namun juga wilayah yang saat ini menjadi bagian dari negara Israel di perbatasannya pada tahun 1948. Pada tahun itu, milisi Zionis menggunakan pemerkosaan dan pembantaian untuk membersihkan etnis sekitar 750.000 warga Kristen dan Muslim Palestina dari kota dan desa mereka.

Kemudian, milisi Zionis mendirikan negara Israel dengan mayoritas Yahudi sebagai penggantinya.

Warga Palestina ini menjadi pengungsi di Tepi Barat, Gaza, Lebanon, Suriah, Irak, dan Yordania. Israel juga sempat menaklukkan Tepi Barat dan Gaza pada tahun 1967, dan menempatkan mereka di bawah pendudukan militer sambil membangun pemukiman Yahudi di keduanya.

Hamas kemudian mendukung hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah dan rumah mereka di negara yang kini menjadi negara Israel.

Sementara itu, muncul Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kelompok payung yang diakui secara internasional yang terdiri dari sebagian besar faksi Palestina, namun tidak termasuk Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ).

Organisasi tersebut secara resmi mengakui hak keberadaan Israel dan meninggalkan terorisme pada tahun 1993. Sebagai imbalannya, Israel menerima PLO sebagai wakil rakyat Palestina.

Ketua PLO Yasser Arafat menandatangani Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dengan Israel, dengan tujuan mendirikan negara Palestina. Namun, Perdana Menteri Israel, Yitzak Rabin, menandatangani perjanjian tersebut dengan tujuan untuk tidak pernah mengizinkan berdirinya negara Palestina.

Ketika negosiasi mengenai status akhir perjanjian tersebut terus tertunda, Israel mempercepat pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, dan menyita lebih banyak tanah Palestina.

Pernyataan Marzouk sendiri muncul tak lama setelah ketua politbiro Hamas Ismail Haniyeh mengatakan bahwa ia terbuka terhadap perundingan untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung di Gaza.