Setahun Pemerintahan PM Malaysia Anwar Ibrahim: Ekonomi Tumbuh, Popularitas Turun

Malaysia – Pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim genap berusia satu tahun  pada akhir pekan ini. Para pengamat menyoroti beberapa kemajuan yang dicapai, seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Tapi disisi lain, popularitas Anwar Ibrahim justru turun tajam.

Dilansir CNA, Sabtu, 9 Desember 2023, pemerintah telah membuat beberapa kemajuan, terutama dalam mencapai stabilitas di antara mitra-mitra koalisi dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada jalur untuk memenuhi target setahun penuh.

Namun, mereka memperingatkan bahwa masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk memenangkan dukungan masyarakat Malaysia.

Beberapa analis menilai kinerja Anwar positif, namun peringkat dukungan terhadap Anwar telah menurun sejak tahun lalu, dan para pemilih menyebut kekhawatiran ekonomi sebagai isu terbesar.

Popularitasnya pada bulan Oktober mencapai 50 persen, turun tajam dari bulan Desember lalu, ketika – baru saja dilantik sebagai perdana menteri ke-10 di negara tersebut – ia mendapatkan tingkat dukungan sebesar 68 persen.

Survei yang dilakukan oleh lembaga riset Merdeka Center juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara pemerintah menangani perekonomian meningkat menjadi 43 persen dari 19 persen.

Setahun yang lalu, setelah Pemilu Malaysia ke-15 menghasilkan parlemen yang digantung, koalisi Pakatan Harapan (PH) pimpinan Anwar bekerja sama dengan saingan beratnya, Barisan Nasional (BN), serta partai-partai dari Sabah dan Sarawak, untuk membentuk apa yang disebut pemerintahan persatuan.

Aliansi politik inilah yang menimbulkan keheranan, dan ada keraguan bahwa serikat ini akan bertahan lama.

Namun setelah masalah ini mereda satu tahun kemudian, para pengamat politik mengatakan bahwa hubungan di dalam pemerintahan berjalan positif – kabinetnya tampak bersatu dan kohesif.

Malaysia Madani, atau Civil Malaysia, slogan yang dikonsep oleh pemerintahan Anwar merupakan akronim yang terdiri dari enam nilai inti, yaitu keberlanjutan, kemakmuran, inovasi, rasa hormat, kepercayaan, dan kasih sayang.

"Tolak ukur terbaiknya adalah membandingkannya dengan pemerintahan PH pertama pada tahun 2018. Saat itu, terdapat lebih banyak ketidaksepakatan publik mengenai isu-isu inti dan isu-isu mendasar, yang pada akhirnya menyebabkan keruntuhannya," kata Adib Zalkapli, direktur kebijakan publik. perusahaan konsultan BowerGroupAsia.

Dia mengacu pada PH di bawah mantan perdana menteri Mahathir Mohamad, yang memenangkan pemilihan umum tahun 2018, tetapi pertikaian menyebabkan koalisi yang berkuasa runtuh pada tahun 2020.
 
"Dalam hal ini, mereka (pemerintahan Anwar) sudah banyak mengalami kemajuan. Beberapa anggota partai politik belajar untuk berkompromi dan bekerja sama dengan musuh jangka panjang mereka. Mereka belajar memerintah, memprioritaskan perjuangan mereka, dan memilih perjuangan mereka," kata Zalkapli.

Penanganan Ekonomi 

Pemerintahan Madani juga mengambil alih kendali di tengah tantangan perekonomian global, ketika investor terhambat dan biaya hidup meningkat pesat.

Revitalisasi perekonomian dan urgensi untuk secara aktif menarik investor asing menjadi tujuan utama pemerintahan Anwar.

Pihak berwenang juga meluncurkan serangkaian rencana industri dan peta jalan kebijakan, yang bertujuan untuk mengarahkan negara menuju masa depan yang lebih pasti.

"Ketidakpastian dan inkonsistensi kini sedikit banyak telah terselesaikan… semuanya telah menstabilkan keadaan dan berhasil memproyeksikan kemampuan pemerintahan selama setahun terakhir," kata Amir Fareed Rahim, direktur strategi di KRA Group, sebuah badan urusan publik yang berfokus pada ASEAN.  

"Tapi tentu saja masih banyak ruang untuk perbaikan. Perlu adanya kohesi yang lebih besar di dalam kabinet, dalam hal memenuhi beberapa janjinya. Perlu ada dorongan yang membanggakan dan nyata untuk mengutamakan kinerja perekonomian dalam negeri," sambungnya

Perekonomian Malaysia tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada kuartal terakhir, sehingga memenuhi target pemerintah sebesar 4 persen tahun ini.
 
Kekuatan politik pemerintahan Madani diuji pada bulan Agustus ketika enam negara bagian mengadakan pemilu regional.
 
Pertarungan pemilu berakhir dengan jalan buntu karena aliansi PH-BN dan aliansi oposisi Perikatan Nasional (PN) mempertahankan negara bagiannya masing-masing.

Meski berstatus quo, PN berhasil merebut daerah pemilihan yang mayoritas penduduknya Melayu. Hasil ini menyoroti tren yang memprihatinkan – penurunan nyata dalam dukungan pemilih Melayu terhadap koalisi yang berkuasa.

Para analis mengatakan bahwa multi-etnis di kancah politik Malaysia semakin terlihat seperti sebuah beban bagi para politisi.
 
"Hal ini tidak ada hubungannya dengan apakah pemerintah dapat menyediakan kebutuhan pangan kita, apakah mereka dapat menurunkan harga dan sebagainya," kata Wong Chin Huat, ilmuwan politik di Sunway University.

"Bahkan jika pemerintah mengelola perekonomian dengan baik, pihak oposisi akan mempunyai banyak cara untuk memaksa pemilih Melayu bertanya: 'Apakah Anda ingin memilih pemerintahan yang didominasi orang Melayu, atau pemerintahan yang kecil dan multi-etnis?"

Dalam sebuah wawancara dengan media lokal untuk memperingati satu tahun kekuasaannya, Anwar menepis tuduhan bahwa pemerintahannya tidak cukup Melayu atau Islami.

Untuk memenangkan kembali suara orang Melayu, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai dominan di BN yang pernah dianggap sebagai partai suci bagi orang Melayu, berencana untuk memperkuat agenda ekonomi Melayu melalui kolokium dan konvensi.

Pak Anwar menjawab 'Ya'. Jawaban yang terlalu singkat untuk menilai pemerintahannya secara adil, dan menambahkan bahwa para menterinya perlu diberi lebih banyak waktu dan kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka.

Namun, dia tidak menutup kemungkinan adanya reshuffle kabinet jika situasi menuntutnya.