Inggris Perluas UU Baru soal Ekstremisme, Kelompok Muslim dan Pro Palestina Jadi Sasaran

London – Pemerintah Inggris berencana memperluas undang-undang ekstremisme untuk menjerat orang-orang yang merusak nilai-nilai dan institusi negara tersebut di tengah protes besar-besaran pro-Palestina di seluruh Inggris. Hal itu disampaikan oleh surat kabar lokal, pada Minggu, 5 November 2023.

Surat kabar tersebut mengatakan bahwa mereka telah melihat dokumen resmi yang dapat melabeli beberapa kelompok Muslim dan pro-Palestina, termasuk Dewan Muslim Inggris, Aksi Palestina dan Keterlibatan serta Pembangunan Muslim, sebagai organisasi ekstremis.

Pemerintah mengatakan bahwa definisi baru mengenai ekstremisme dapat melarang kritik yang sah terhadap negara. “Kekhawatirannya adalah bahwa ini merupakan tindakan keras terhadap kebebasan berpendapat. Definisi ini terlalu luas dan hanya mencakup organisasi dan individu yang sah," menurut laporan itu, dikutip dari Arab News, Senin, 6 November 2023.

Berita ini muncul di saat yang sulit bagi pemerintah, yang mendukung Israel dalam serangannya di Gaza, ketika protes massal pro-Palestina berlanjut selama empat minggu di jalan-jalan London dan kota-kota besar Inggris lainnya.

Pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Suella Braverman menimbulkan kontroversi ketika dia mengatakan bahwa protes tersebut adalah pawai kebencian.

“Ekstrimisme adalah promosi atau kemajuan ideologi apa pun yang bertujuan untuk membalikkan atau melemahkan sistem demokrasi parlementer Inggris, institusi dan nilai-nilainya, atau mengancam hak-hak individu atau menciptakan lingkungan yang permisif bagi radikalisasi, kejahatan rasial, dan terorisme," menurut dokumen-dokumen tersebut, yang diberi tanda resmi – sensitif.

Hal ini juga mencakup dukungan berkelanjutan yang terus berlanjut dengan organisasi atau individu yang menunjukkan perilaku ekstremis.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa para pemangku kepentingan sejauh ini sepakat bahwa hal ini menetapkan ambang batas yang jelas untuk mengidentifikasi ekstremisme.

Namun, sejauh ini, belum ada konsultasi publik mengenai definisi yang diusulkan.

Akiko Hart, direktur sementara kelompok hak asasi manusia Liberty, menyebut usulan tersebut sebagai sesuatu yang sembrono dan sinis.

"Memperluas definisi tersebut jauh melampaui panduan yang ada saat ini, dan berisiko semakin mengecilkan hati individu dan kelompok untuk secara sah menggunakan hak kebebasan berpendapat mereka, sementara membiarkan pemerintah menindak kelompok masyarakat, badan amal, atau kelompok agama yang tidak mereka setujui.”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Martin Bright, editor-at-large Index on Censorship.

"Ini adalah serangan yang tidak beralasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpotensi mengkriminalisasi setiap mahasiswa pembangkang radikal dan revolusioner. Ini bukanlah cara yang biasa dilakukan di Inggris untuk menangkap orang karena kejahatan yang bersifat pikiran.”