Terlilit Utang China, Bandara di Nepal Jadi Proyek Ambisius Xi Jinping

Nepal – Nepal diketahui memiliki bandara megah di wilayah Pokhara, yang dibangun dengan utang dari China, salah satu negara kreditur di dunia. 

Pembangunan bandara ini merupakan bagian dari ambisi besar Tiongkok, selaras dengan kampanye infrastruktur Presiden Xi Jinping, yakni Inisiatif  ‘Belt and Road Initiative’ (BRII, yang menjanjikan investasi besar dalam proyek infrastruktur di seluruh dunia. 

Bandara Pokhara (PTI) terletak dibawah bayang-bayang megahnya pegunungan Himalaya yang menjadi surga pemandangan di Nepal. 

Terminal internasional yang baru dibangun di bandara Pokhara, sebagian besar dibiayai dan dikerjakan langsung oleh perusahaan Tiongkok. 

Akan tetapi, banyak yang melihat pembangunan bandara ini, sebagai upaya Beijing untuk memenangkan persaingan geopolitik di negara kawasan Asia dan sekitarnya. 

Dilansir dari The New York Times, di balik peresmian mewahnya bandara ini, terdapat kenyataan yang kompleks yang menyoroti pengaruh infrastruktur Tiongkok dan persaingan geopolitiknya dengan India. 

Disisi lain, selama lebih dari empat dekade, Nepal bercita-cita untuk membangun bandara internasional di Pokhara, dan membayangkannya sebagai katalis untuk mengubah kota tersebut menjadi tujuan wisata global.  

Sayangnya, proyek tersebut terhenti karena ketidakstabilan politik, tantangan birokrasi, dan kesulitan keuangan.  

Kondisi Nepal ini dimanfaatkan Tiongkok untuk mengisi kekosongan tersebut, dan melanjutkan upayanya untuk menciptakan pengaruh, dan menantang dominasi Amerika Serikat (AS) di panggung global.  

Nepal, yang terletak di selatan Tiongkok dan memiliki hubungan dekat dengan India, mewakili prospek geopolitik yang menarik. 

Tolak Klaim Utang China

Namun, New York Times menyebut Nepal diam-diam menolak anggapan bahwa bandara Pokhara adalah bagian dari inisiatif tersebut, sehingga bandara ini menjadi bahan tarik-menarik diplomatik antara Tiongkok dan India, 

Tidak sedikit yang menyebut Bandara Pokhara menjadi contoh nyata jebakan utang China, apalagi Nepal mengimpor model pembangunan infrastruktur dari Tiongkok dan biayanya dari utang dengan Beijing. 

China CAMC Engineering, divisi konstruksi konglomerat milik negara Sinomach asal Tiongkok, memainkan peran penting dalam proyek bandara Pokhara.  

Bandara ini mengimpor bahan bangunan dan mesin dari Tiongkok, dan bandara itu sendiri penuh dengan teknologi keamanan dan industri buatan Tiongkok.  

Terlepas dari klaim Tiongkok mengenai kualitas proyek tersebut, penyelidikan yang dilakukan mengungkapkan narasi yang meresahkan warga Nepal. 

Berbagai individu yang terlibat dalam proyek ini dan pemeriksaan menyeluruh terhadap ribuan dokumen, menunjukkan bahwa China CAMC Engineering membuat berbagai persyaratan untuk memaksimalkan keuntungan dan melindungi kepentingan Tiongkok. 

Pada saat yang sama, mereka secara sistematis menghilangkan pengawasan Nepal atas bendara tersebut. 

Akibatnya, Nepal mendapati dirinya terjerat dalam utang yang besar kepada para kreditor Tiongkok, tanpa adanya arus penumpang yang diharapkan dapat membayar kembali pinjaman tersebut. 

Sebelum konstruksi dimulai, menteri keuangan Nepal telah menandatangani nota kesepahaman yang mendukung proposal CAMC pada tahun 2011, bahkan sebelum proses penawaran resmi dimulai.  

Perjanjian pinjaman Tiongkok secara eksklusif ini, mengizinkan perusahaan Tiongkok untuk mengajukan penawaran terhadap proyek tersebut. 

CAMC awalnya mengajukan tawaran sebesar USD 305 juta, hampir dua kali lipat perkiraan biaya bandara Nepal. Hal ini lantas menuai kritik dari para politisi Nepal, yang menuduh proses tersebut dicurangi dan harganya terlalu mahal. 

Menyusul protes tersebut, CAMC menurunkan penawarannya menjadi USD 216 juta, sehingga mengurangi biaya sekitar 30 persen. 

Pada tahun 2016, Tiongkok dan Nepal juga meresmikan perjanjian berdurasi 20 tahun untuk proyek tersebut, dengan seperempat pendanaan diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga.  

Nepal bermaksud meminjam sisanya dari Bank Ekspor-Impor Tiongkok dengan tingkat bunga 2 persen, dan pembayaran kembali dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2026. 

Seiring dengan kemajuan konstruksi, masalah-masalah besar mulai terungkap. Otoritas Penerbangan Sipil Nepal bertanggung jawab untuk mengawasi kontraktor Tiongkok tersebut, namun kurangnya personel yang berpengalaman dan ditambah dengan tidak memadainya alokasi dana untuk konsultan maka proyek tersebut terhambat. 

Kurangnya pengawasan ini memungkinkan CAMC untuk memulai pekerjaan sebelum konsultan ada dan melakukan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi standar internasional.  

Komponen utama, seperti uji kepadatan tanah untuk pondasi landasan pacu, dihilangkan sehingga membahayakan stabilitas landasan pacu di masa depan.  

Pengawasan lainnya termasuk desain sistem drainase bandara, mengabaikan data curah hujan historis dan topografi yang landai, sehingga memicu risiko banjir.  

"Kualitas bahan bangunan buatan Tiongkok dan identitas vendor tidak didokumentasikan secara memadai, sehingga bertentangan dengan ketentuan kontrak CAMC dengan Nepal," menurut The New York Times. 

Meskipun upaya konsultasi diharapkan dapat mengawasi pekerjaan CAMC, perusahaan Tiongkok tersebut berhasil menghindari konsultan dan berinteraksi langsung dengan pejabat Nepal yang memiliki pengalaman konstruksi terbatas.  

Segala upaya untuk mencari informasi atau dokumentasi tambahan sering kali juga tidak membuahkan hasil. 

Bank Ekspor-Impor Tiongkok telah menugaskan China IPPR International Engineering, sebuah perusahaan konsultan, untuk memastikan kualitas, keamanan, dan jadwal proyek untuk memastikan kepuasan Nepal terhadap pekerjaan CAMC.  

Namun, situasi menjadi lebih suram pada tahun 2019 ketika CAMC mengakuisisi IPPR, yang mengubah IPPR dari perusahaan sejenis menjadi anak perusahaan langsung.  

Biaya IPPR juga berasal dari Nepal sebagai bagian pinjamannya dari bank Tiongkok. 

Insinyur Tiongkok yang mengerjakan proyek tersebut mengklaim bahwa mereka diinstruksikan untuk tidak meneliti pekerjaan CAMC dengan cermat. 

Selain itu, muncul dugaan bahwa dokumen terkait kualifikasi pekerja IPPR di Pokhara telah dipalsukan.  

Dalam beberapa kasus, bahkan kredensial karyawan pun dimanipulasi.  Praktik-praktik seperti ini menunjukkan adanya pengabaian yang meresahkan terhadap transparansi dan akuntabilitas. 

CAMC dan IPPR tetap tidak responsif terhadap pertanyaan dan permintaan komentar mengenai keterlibatan mereka dalam proyek bandara Pokhara. 

Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal mendeklarasikan bandara tersebut sebagai “proyek unggulan” kerja sama Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok dan Nepal, meskipun statusnya sudah ada sebelumnya.  

Deklarasi ini memicu pertikaian diplomatik, dan skeptisisme India terhadap inisiatif Tiongkok yang semakin memperumit situasi. 

Ketika bandara Pokhara kesulitan menarik penerbangan internasional, terutama dari maskapai penerbangan India, aspirasi Nepal untuk membangun bandara tersebut berada dalam bahaya.  

Buddha Air, maskapai penerbangan terbesar di Nepal, telah meminta izin penerbangan ke India tetapi menunggu persetujuan dari pemerintah India.  

Sebuah studi kelayakan yang dilakukan oleh CAMC telah memproyeksikan jumlah penumpang yang akan memungkinkan bandara tersebut membayar kembali pinjamannya dari keuntungan, namun hingga saat ini, belum ada penerbangan internasional yang dimulai.

Para pejabat Nepal dilaporkan telah meminta agar Tiongkok mengubah pinjaman tersebut menjadi hibah karena tantangan keuangan bandara.

Pernyataan ini datang dibahas selama kunjungan Perdana Menteri Nepal Pushpa Kamal Dahal ke Beijing pada akhir September.  

Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Tiongkok dan Nepal selama kunjungan tersebut mengakui penyelesaian dan pengoperasian bandara Pokhara namun tidak menyebutkan rencana untuk mengesampingkan pinjaman tersebut.