BKSAP DPR Dorong RI Jadi 'Kakak' ASEAN dalam Sidang Umum AIPA 2023

Jakarta - DPR RI terus memantapkan persiapan penyelenggaraan The-44th General ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang akan digelar di Jakarta, Indonesia pada 5-11 Agustus 2023. Bahkan dikatakan, hal tersebut demi mendorong Pemerintah Indonesia menjadi 'kakak' di ASEAN. 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menegaskan Indonesia memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Sebab, dari jumlah penduduk adalah yang paling besar. Begitu juga dengan luas wilayah serta kebhinekaan Indonesia yang sangat heterogen. Sehingga, kata dia, dilihat secara komprehensip, Indonesia merupakan cerminan negara-negara di ASEAN. 

“Dari sisi pengawasan (DPR RI) memang hal utama kami di AIPA, yang pertama ingin agar Indonesia yang memiliki penduduk terbesar di kawasan Asia, Indonesia bisa memerankan diri, khususnya di parlemen mendorong pemerintah jadi kakaknya Asean,” kata Putu dalam diskusi bertajuk ‘Parlemen yang Responsif untuk Stabilitas dan Kesejahteraan ASEAN’ di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Juli 2023.

Putu optimis Indonesia bisa menjadi kakak atau mewakili negara-negara lainnya di ASEAN. Tujuannya, kata dia, demi menjaga stabilitas kawasan.

“Jadi apa tujuan utama AIPA ini adalah secara politik mendorong stabilitas kawasan. Bagaimana AIPA ini menjaga kawasan ASEAN ini yang betul-betul stabil dan tentunya agar terus ke depan terjaga kedamaian-kedamaiannya. Karena kita tahu bangak kekuatan besar sekarang yang ingin masuk ke kawasan ASEAN,” ujarnya. 

Putu lebih jauh menyebutkan bahwa dalam perhelatan AIPA Tahun 2023 nanti akan membahas lebih dari 35 draf resolusi. "Itu ada 35 draf resolusi yang akan kita bahas," ujarnya.

Putu yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini menjelaskan bahwa draf resolusi pertama yang akan dibahas pada Sidang Umum AIPA Ke-44 berkaitan dengan politik, termasuk isu Myanmar yang dinilainya sangat penting.

"Bagaimana implementasi daripada 'Five-Point Consensus' tentu di dalamnya mereka menyelesaikan dengan damai, harus ada dialog yang komprehensif," kata Putu.

Draf resolusi selanjutnya, yakni terkait bidang ekonomi yang salah satu poinnya mengenai digital ekonomi. "Jadi bagaimana agar terjadinya transfer teknologi, bagaimana teknologi membantu 'sustainable growth', dan bagaimana kita berharap anak-anak muda dilibatkan dalam pembangunan ekonomi," kata.

Putu juga mengatakan banyak draf resolusi bidang sosial yang akan dibahas pada Sidang Umum AIPA Ke-44, salah satunya adalah tercapainya ASEAN yang bebas narkoba pada tahun 2025. Adapahn sejumlah bahasan lain yang akan dibahas dalam Sidang Umum AIPA Ke-44 berkaitan dengan transisi energi, ekonomi hijau, pengurangan limbah plastik, hingga kesetaraan gender.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR RI siap menjadi tuan rumah dalam Sidang Umum AIPA Tahun 2023 dengan baik demi memperkuat reputasi Indonesia di mata dunia.

“Dengan kepercayaan ini, negara-negara di ASEAN bahkan di berbagai penjuru dunia akan semakin memperhitungkan Indonesia sebagai negara potensial dan dapat diandalkan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang. Ini menjadi credit point bagi bangsa Indonesia untuk dipercaya di tingkat global,” kata Puan.

AIPA General Assembly Ke-44 yang akan diselenggarakan pada 5-10 Agustus 2023 itu mengusung Tema "Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN" atau "Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera".

Sidang itu akan dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri atas anggota parlemen 10 negara ASEAN, termasuk Indonesia, 20 negara ‘observer’ dan perwakilan dari 12 organisasi internasional.