Pembakaran Al Quran di Swedia, Arab Saudi Ikut Diskusi Darurat dengan PBB

Riyadh – Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan berpartisipasi dalam sesi diskusi darurat Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada Selasa, 12 Juli 2023, setelah pembakaran Al-Qur'an di Swedia pada 28 Juni lalu. 

“Pemerintah Kerajaan menegaskan perlunya mengkonsolidasikan nilai-nilai dialog, toleransi, dan menghormati serta menolak segala sesuatu yang akan menyebarkan kebencian dan ekstremisme,” kata Pangeran Faisal, dikutip dari Arab News, Rabu, 12 Juli 2023. 

"Pemerintah Kerajaan (Arab Saudi) mengutuk keras pembakaran salinan Al-Qur’an oleh para ekstremis dan menegaskan bahwa tindakan tercela ini tidak dapat diterima dengan pembenaran apa pun, karena mereka menghasut kebencian, pengucilan, dan rasisme," lanjutnya. 

"Mereka secara langsung bertentangan dengan upaya internasional untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan penolakan ekstremisme." 

Menlu Arab Saudi itu menambahkan bahwa tidak ada pembenaran untuk pembakaran kitab suci umat Muslim tersebut. 

Pangeran Faisal menekankan bahwa semua kecaman dan penolakan internasional atas tindakan ini adalah bukti bahwa komunitas dan organisasi internasional harus bertindak untuk menghentikan peristiwa ofensif yang terjadi. 

Arab Saudi berharap untuk mengadopsi rancangan resolusi yang disajikan (PBB) tentang memerangi kebencian agama yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan melalui konsensus. 

Sebelumnya, pada 1 Juli 2023, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengumumkan akan mengadakan pertemuan darurat komite eksekutifnya di Jeddah untuk membahas konsekuensi pembakaran Al-Qur'an. 

Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap tindakan keji itu dan mengadopsi posisi kolektif tentang tindakan yang diperlukan. 

Sebagai informasi, Salwan Momika, seorang pengungsi dari Irak, menodai Al-Quran dengan membakar, menendang, menginjak-nginjak kitab suci itu di depan masjid terbesar di Stockholm pada Idul Adha. 

Penodaan kitab suci oleh Momika yang tersebar di media sosial, telah memicu kemarahan OKI, pemerintah berbagai negara, dan duta besar negara Muslim yang mengutuk tindakan tersebut. 

Di akhir pidatonya di PBB, Pangeran Faisal menekankan pentingnya kebebasan berekspresi sebagai nilai moral yang menyebarkan rasa hormat dan koeksistensi di antara bangsa-bangsa, bukan alat untuk menyebarkan kebencian dan benturan budaya serta peradaban.