Pemimpin Tentara Bayaran Wagner Klaim Tak Punya Niatan Lengserkan Pemerintah Rusia

Moskow, Rusia – Tentara bayaran Wagner Group menyatakan tak pernah bermaksud menggulingkan pemerintah Rusia. Hal itu disampaikan dalam sebuah pesan pada Senin, 26 Juni 2023 setelah melancarkan pemberontakan pada akhir pekan lalu.

Dilansir dari BBC, Rabu, 28 Juni 2023, Bos tentara Wagner Group Yevgeny Prigozhin mengatakan para pejuangnya telah membatalkan kudeta mereka untuk mencegah pertumpahan darah.

"Kami pergi sebagai pedemo untuk protes, bukan untuk menggulingkan pemerintah negara," kata Prigozhin dalam pesan audio berdurasi 11 menit yang dirilis di aplikasi pesan Telegram.

"Pawai kami menunjukkan banyak hal yang kami diskusikan sebelumnya: masalah serius keamanan di negara ini," katanya seperti diberitakan BBC.

Hal tersebut menjadi pernyataan publik pertama yang dirilis sejak dia terakhir terlihat pada Sabtu malam tersenyum di belakang sebuah SUV saat dia mundur dari kota yang diduduki anak buahnya.

Dalam pesan tersebut, Prigozhin tidak menyebutkan lokasinya saat ini, meski dua hari lau dia mengatakan akan berangkat ke Belarus berdasarkan kesepakatan yang ditengahi presiden negara itu untuk mengakhiri pemberontakannya.

Prigozhin sebelumnya mengejutkan dunia dengan memimpin pemberontakan bersenjata di Rusia. Namun, ia tiba-tiba membatalkannya saat para pejuangnya telah mendekati ibu kota usai menempuh jarak hampir 1.000 km (600 mil).

Sementara itu, beberapa media melaporkan Prigozhin telah meninggalkan Rostov pada Sabtu, 25 Juni 2023 malam dengan sorakan serta dukungan dari warga lokal. Padahal, pada Sabtu siang, Prigozhin mengerahkan pasukan Wagner untuk menduduki markas militer Rusia di Rostov.

Tiga kantor berita utama Rusia pada Senin, 26 Juni 2023 melaporkan kasus kriminal terhadap Prigozhin belum ditutup, meskipun tawaran kekebalan telah dipublikasikan sebagai bagian dari kesepakatan yang membujuknya untuk mundur.

Sebelumnya, Dinas Intelijen Federal Rusia (FSB) mendakwa Prigozhin terkait menyulut pemberontakan bersenjata dan upaya penggulingan kepemimpinan militer Rusia. Dikutip The Moscow Times, dakwaan ini berisi hukuman maksimal 12-20 tahun penjara.

Terpisah, Mikhail Mishustin, yang memimpin kabinet Putin sebagai perdana menteri, mengakui bahwa Rusia telah menghadapi "tantangan terhadap stabilitasnya", dan menyerukan loyalitas publik.

"Kita perlu bertindak bersama, sebagai satu tim, dan menjaga kesatuan semua kekuatan, mendukung presiden," katanya dalam pertemuan pemerintah yang disiarkan televisi.