Dilanda Krisis, Pemerintah Lebanon Tak Sanggup Bayar Gaji PNS Bulan Ini

Lebanon – Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, mengatakan pada Selasa bahwa pemerintahnya tidak akan dapat membayar gaji pegawai negeri pada akhir Juni, seperti dikutip Middleeastmonitor, Rabu, 14 Juni 2023.
 
"Pemerintah tidak akan bisa membayar gaji jika parlemen tidak menyetujui alokasi tambahan untuk upah," kata Mikati dalam pernyataan usai rapat kabinet.

Diketahui, sebanyak 46 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki 128 kursi menentang diadakannya sidang majelis, di tengah kegagalan untuk memilih presiden baru sejak akhir masa jabatan Michel Aoun Oktober lalu.

Berdasarkan Undang-Undang, presiden menjadi satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk meminta penyelenggaraan sidang parlemen.

Lebanon tidak dapat memilih pengganti Aoun di tengah perbedaan pandangan di kalangan rival politik.

Lebanon telah mengalami krisis keuangan yang parah sejak 2019, dengan inflasi tiga digit dan mata uang domestik kehilangan lebih dari 98% nilai pasarnya.

Diperkirakan tiga perempat populasi sekarang hidup dalam kemiskinan, ditambah jumlah pengungsi yang sangat memprihatinkan. Sekitar 90 persen pengungsi Suriah di Lebanon berada di bawah garis kemiskinan ekstrim, menurut laporan PBB.   

Nilai mata uang Lebanon terhadap dolar merosot dari 1.506 lira (sekitar Rp1.491) pada akhir 2019 menjadi sekitar 95.000 lira (sekitar Rp94.065) selama tahun ini.

Tingkat inflasi tahunan Lebanon meroket tinggi menjadi 269 persen pada April, tertinggi di dunia, menurut Bank Dunia, dan menjadi salah satu yang terburuk yang pernah terjadi di dunia di zaman modern.