Respons Kementerian Luar Negeri Rusia Soal Proposal Perdamaian Prabowo
- TASS Host Photo Agency Pool via AP
Moskow – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto sempat mengajukan usulan perdamaian (peace plan) antara perang Rusia dan Ukraina, saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, pada Sabtu, 3 Juni 2023. Dalam peace plan yang diajukan Prabowo, Kementerian Luar Negeri Rusia angkat bicara mengenai usulan itu.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pihaknya menghormati semua negara, termasuk organisasi, bahkan pejabat pemerintah yang berkontribusi untuk menyelesaikan konflik.
"Kami menghormati semua negara, organisasi, bahkan pejabat pemerintah yang berusaha berkontribusi pada penyelesaian damai krisis di Ukraina. Bagaimana pun, setidaknya ada 20 proposal, inisiatif, dan upaya semacam itu," kata Maria Zakharova, pada Kamis, 8 Juni 2023.
Menteri
- 1485983
"Saya hanya bicara tentang usulan resmi, tidak termasuk penilaian para ahli," tambahnya.
Dia menambahkan, bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menegaskan inisiatifnya terkait perlunya gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan ketahanan pangan. Dalam hal yang sama, Rusia juga memperhatikan proposal damai yang disampaikan Prabowo.
"Kami juga memperhatikan inisiatif Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Langkah-langkah yang beliau usulkan sebetulnya mencerminkan Perjanjian Minsk yang, seperti yang anda ketahui, malah disabotase oleh rezim Kiev selama delapan tahun dengan dukungan Barat. Kita berbicara tentang gencatan senjata dan penarikan pasukan dan persenjataan dari garis kontak (line of contact)," tulisnya dalam pernyataan di Telegram.
"Kenyataannya, pihak Ukraina tidak melakukan keduanya. Mereka justru terus menghancurkan Donbas dan penduduknya. Lantas, mengapa pula kini Kiev akan bertindak sebaliknya? Menurut saya, hal itu justru menegaskan bahwa, pertama-tama, Kiev memang berniat untuk mengimplementasikan Perjanjian Minsk dan, kedua, itu mengungkapkan sifat terorisme dan ekstremisme rezim Kiev yang sebenarnya," pungkasnya.