Negara Ini Sahkan UU Anti-LGBTQ, Hubungan Seks Sejenis Dihukum Mati

VIVA Dunia – Parlemen Uganda meloloskan salah satu undang-undang anti-LGBT paling ketat di dunia, yang memasukkan aturan hukuman penjara yang lama dan hukuman mati.

Melansir BBC News, Sabtu, 6 Mei 2023, Undang-undang ini diloloskan tanpa banyak perubahan meski Presiden Yoweri Museveni telah meminta beberapa bagian dari undang-undang asli yang dikurangi.

Sebagian besar aturan hampir tidak berubah, termasuk ketentuan untuk hukuman penjara yang lama dan hukuman mati, setelah presiden meminta beberapa bagian dari undang-undang asli dikurangi.

Ini mempertahankan sebagian besar tindakan paling keras dari undang-undang yang diadopsi pada Maret, yang menuai kecaman dari Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, dan perusahaan besar.

Ketentuan yang dipertahankan dalam RUU baru memungkinkan hukuman mati dalam kasus yang disebut "homoseksualitas yang diperparah", sebuah istilah yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan tindakan termasuk berhubungan seks sejenis ketika pelaku mengidap HIV-positif.

Ini juga memungkinkan vonis hukuman 20 tahun karena mempromosikan homoseksualitas, yang menurut para aktivis dapat mengkriminalisasi setiap advokasi untuk hak-hak warga negara lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer.

Undang-undang tersebut sekarang kembali ke Presiden Yoweri Museveni, yang dapat menandatanganinya, memveto atau mengembalikannya lagi ke parlemen.

Museveni, seorang penentang vokal hak LGBTQ, telah mengisyaratkan dia bermaksud untuk menandatangani undang-undang tersebut setelah perubahan tertentu dibuat, termasuk penambahan langkah-langkah untuk "merehabilitasi" kaum gay.

Tidak segera jelas apakah RUU baru ini memenuhi permintaannya, dan kantornya belum memberikan komentar.

Undang-undang diubah untuk menetapkan bahwa hanya mengidentifikasi sebagai LGBTQ bukanlah kejahatan. Itu juga merevisi aturan yang mewajibkan orang untuk melaporkan aktivitas homoseksual menjadi hanya mewajibkan pelaporan ketika seorang anak terlibat.

Aktivis hak asasi manusia Adrian Jjuuko menolak amandemen pertama mengenai identifikasi LGBTQ sebagai "tidak berguna".

"Dalam praktiknya, polisi tidak peduli apakah Anda melakukan perbuatan itu atau tidak. Mereka akan menangkap Anda karena bertingkah seperti gay, berjalan seperti gay," ujarnya.

Hubungan sesama jenis sudah ilegal di Uganda di bawah undang-undang era kolonial Inggris. Individu LGBTQ secara rutin menghadapi penangkapan dan pelecehan oleh penegak hukum, dan pengesahan RUU pada Maret memicu gelombang penangkapan, penggusuran, dan serangan massa, kata anggota komunitas tersebut.

Para pendukung RUU tersebut mengatakan undang-undang yang luas diperlukan untuk melawan apa yang mereka tuduhkan, tanpa bukti, adalah upaya LGBTQ Uganda untuk merekrut anak-anak ke dalam homoseksualitas.

Setelah pemungutan suara pada Selasa menyusul debat kurang dari setengah jam, ketua parlemen Anita Among mendesak anggota parlemen untuk tetap menentang kritik internasional.

"Mari lindungi orang Uganda, mari lindungi nilai-nilai kita, kebajikan kita," kata Among

"Dunia Barat tidak akan datang dan memerintah Uganda."

Pemerintah Barat menangguhkan bantuan, memberlakukan pembatasan visa, dan membatasi kerja sama keamanan sebagai tanggapan atas undang-undang anti-LGBTQ lain yang ditandatangani Museveni pada 2014. Undang-undang tersebut dibatalkan dalam beberapa bulan oleh pengadilan domestik atas dasar prosedural.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) pekan lalu mengatakan bahwa pihaknya sedang menilai implikasi undang-undang tersebut terhadap kegiatan di Uganda di bawah program andalannya HIV/AIDS.