DPR AS Desak Joe Biden Cabut Visa Diplomatik Jair Bolsonaro

VIVA Dunia – Sebanyak 46 anggota parlemen dari Partai Demokrat mengirimkan surat dan mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk membatalkan visa diplomatik mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, pada Kamis, 12 Januari 2023, setelah pendukungnya mengamuk di ibu kota Brasil dan menggeruduk gedung pemerintah termasuk Istana Presiden.

"Kami meminta anda menilai kembali statusnya di negara itu untuk memastikan apakah ada dasar hukum untuk tinggalnya dan mencabut visa diplomatik yang mungkin dia pegang," isi surat itu, dikutip dari AP, Jumat, 13 Januari 2023.

"Amerika Serikat tidak boleh memberikan perlindungan baginya, atau otoriter mana pun yang telah mengilhami kekerasan semacam itu terhadap institusi demokrasi," 

Surat tersebut dipimpin oleh politikus Demokrat Joaquin Castro dari Texas, Gregory Meeks dari New York, Ruben Gallego dari Arizona, Chuy Garcia dari Illinois dan Susan Wild dari Pennsylvania.

Tidak pasti visa mana yang digunakan Bolsonaro untuk memasuki Amerika Serikat pada 30 Desember lalu, tepat sebelum berakhirnya masa jabatannya sebagai presiden.

Sebagai informasi, dia tinggal di sebuah rumah di luar Orlando, Florida. Sebuah video juga menunjukkan dirinya yang sedang mengambil foto bersama pendukungnya dan berjalan-jalan di dalam supermarket.

Saat ditanya tentang masuknya Bolsonaro ke negara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price pada Senin, 9 Januari 2023, menolak untuk memberikan rincian tentang status visa mantan presiden Brasil itu dengan alasan masalah privasi.

Dia mengatakan bahwa siapa pun yang memasuki AS dengan visa A-1 yang diperuntukkan bagi kepala negara akan memiliki waktu 30 hari untuk meninggalkan negara itu, atau menyesuaikan status mereka dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri setelah masa jabatan mereka berakhir.

Setelah pemilu 30 Oktober, banyak pendukung setia Bolsonaro mengklaim bahwa pemilu itu curang.

Mereka mengamuk dengan memblokir jalan raya dan mulai berkemah di luar gedung militer, serta menuntut intervensi militer untuk membatalkan pemilihan dan mempertahankan kekuasaan Bolsonaro di Brasil.

Kemudian pada hari Minggu, 8 Januari 2023, mereka menghancurkan Kongres, Mahkamah Agung, dan istana presiden.

Surat anggota dari parlemen AS berpendapat bahwa Bolsonaro bertanggung jawab atas kekacauan itu, karena klaimnya yang terus-menerus mengatakan bahwa mesin pemungutan suara elektronik di Brasil rentan terhadap penipuan. Dia juga menilak fakta bahwa dia kalah dari saingannya.

Sebaliknya, Bolsonaro dan partainya malah mengajukan petisi kepada otoritas elektoral untuk membatalkan jutaan suara yang diberikan pada mayoritas mesin pemungutan suara yang menampilkan bug perangkat lunak.