Peru Lakukan Penyelidikan pada Presidennya Terkait Protes Anti-Pemerintah yang Tewaskan 40 Orang

VIVA Dunia – Kantor kejaksaan Peru pada hari Selasa, 10 Januari 2023, mengatakan pihaknya membuka penyelidikan terhadap Presiden Dina Boluarte atas peran mereka dalam penindasan protes anti-pemerintah, yang telah menewaskan sedikitnya 40 orang sejak Desember lalu.

Pemerintah Peru juga mengumumkan jam malam pada hari Selasa di wilayah Puno selatan sebagai upaya untuk menekan protes kekerasan, sehari setelah 18 orang tewas di sana dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan.

Penyelidikan yang dilakukan adalah apakah dugaan kejahatan genosida, pembunuhan berat dan luka serius terjadi selama demonstrasi anti-pemerintah di wilayah Apurimac, La Libertad, Puno, Junin, Arequipa dan Ayacucho.

Puno, yang berbatasan dengan Bolivia dan merupakan rumah bagi banyak penduduk asli Aymara, telah menjadi pusat gerakan protes terhadap Boluarte oleh pendukung mantan presiden Pedro Castillo, yang digulingkan dan ditangkap pada 7 Desember.

Perdana Menteri Alberto Otarola, yang termasuk di antara mereka yang diselidiki atas dugaan genosida, bersama menteri dalam negeri. Menteri pertahanan mengatakan jam malam tiga hari akan berlangsung dari pukul 20:00 hingga 04:00.

Melansir dari The Sundaily, Rabu, 11 Januari 2023, kabinet Otarola memperoleh mosi percaya dari parlemen Peru pada Selasa malam, dengan 73 suara mendukung, 43 menentang dan enam abstain. Kemudian, pada Senin malam, 9 Januari 2023, pengunjuk rasa menjarah toko-toko dan menyerang kendaraan polisi di Puno.

Sebagian besar pertumpahan darah di sana terjadi ketika pengunjuk rasa mencoba menyerbu bandara di kota Juliaca, yang dijaga oleh aparat keamanan. Sebanyak 14 orang tewas, banyak yang menderita luka tembak, menurut seorang pejabat di rumah sakit Juliaca.

Tiga orang lagi tewas dalam penggeledahan sebuah pusat perbelanjaan di kota itu, sedangkan korban terakhir adalah seorang petugas polisi yang menurut PBB tewas setelah kendaraannya dibakar. Pemerintah telah membela tindakan pasukan keamanan di Juliaca, dan mengklaim bahwa mereka yang menjaga bandara menghadapi upaya kudeta terorganisir oleh ribuan demonstran.

Tetapi juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Marta Hurtado, meminta pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan yang cepat, tidak memihak dan efektif atas korban kematian dan cedera, serta meminta pertanggungjawaban mereka dan memastikan para korban menerima akses ke keadilan dan pemulihan.

Diketahui, protes meletus sebulan lalu ketika Castillo menghadapi beberapa penyelidikan korupsi, dan dipaksa mundur dari jabatannya, serta ditangkap atas tuduhan pemberontakan setelah berusaha membubarkan parlemen dan pemerintahan melalui dekrit.

Ketegangan sejak itu meningkat di kota Puno dan Juliaca, di mana pemogokan umum selama seminggu telah memaksa bisnis tutup. Demonstran telah memasang penghalang jalan di enam dari 25 departemen di negara itu. Para pejabat mengatakan ada 53 penghalang jalan terpisah.