Chili Berencana Buka Kedutaan di Wilayah Palestina

VIVA Dunia – Kementerian luar negeri Palestina menyambut baik rencana Chili untuk membuka kedutaan di wilayah pendudukan, sebuah langkah yang menurut Presiden Chili Gabriel Boric akan menandakan hukum internasional dihormati.

Menteri luar negeri Chili, Antonia Urrejola, mengkonfirmasi rencana tersebut pada hari Kamis, 22 Desember 2022. Tetapi, ia mengatakan belum ada batas waktu tertentu, dan Chili mengakui Palestina dan Israel sebagai negara yang sah.

Gabriel Boric telah mengumumkan keputusan tersebut pada 21 Desember di malam hari dalam sebuah upacara pribadi di ibu kota Chili, Santiago, yang diselenggarakan oleh komunitas besar Palestina di kota itu.

“Saya mengambil risiko (mengatakan) ini. Kami akan meningkatkan perwakilan resmi kami di Palestina dari memiliki kuasa usaha. Sekarang kita akan membuka kedutaan,” kata Gabriel Boric, dikutip dari Al Jazeera pada 23 Desember 2022.

Kantor berita resmi Palestina WAFA melaporkan pada 22 Desember, bahwa Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina sangat memuji langkah tersebut.

“Menegaskan posisi berprinsip Chili dan presidennya dalam mendukung hukum internasional dan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka,” kata kementerian itu.

Melansir dari Al Jazeera, komunitas Palestina Chili diperkirakan beranggotakan lebih dari 300.000 orang, banyak di antaranya berasal dari keluarga yang berasal dari daerah Bethlehem di Tepi Barat, termasuk desa Beit Jala dan Beit Sahour.

Pada tahun 1998, Chili membuka kantor perwakilan Otoritas Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat. Kemudian pada tahun 2011, negara tersebut juga mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan mendukung masuknya ke dalam UNESCO.

Pada 21 Desember 2022, Boric mengatakan kedutaan yang diusulkan di wilayah Palestina yang diduduki juga dimaksudkan untuk memberikan representasi yang layak bagi warga Palestina. Dia tidak merinci di mana tepatnya kedutaan akan berlokasi.

Mengutip dari Al Jazeera, sejak “Six-Day War” tahun 1967, Israel telah menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang diinginkan Otoritas Palestina sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.

Pemerintah Israel kemudian secara sepihak mengambil wilayah Yerusalem Timur dalam sebuah langkah yang tetap tidak diakui oleh masyarakat internasional. Dengan latar belakang itu, lokasi kedutaan dan pos diplomatik lainnya masih diperdebatkan.