Anwar Ibrahim Potong Gaji Menteri Sampai Ekonomi Malaysia Pulih

VIVA Dunia – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan para menteri Kabinet telah menyetujui pemotongan gaji 20 persen sampai ekonomi Malaysia pulih. Menurut Anwar, ini adalah bagian dari sikap pemerintah Malaysia merespons masa-masa sulit yang dihadapi oleh banyak orang saat ini.

"Pemotongan gaji (menteri) akan terus dilakukan sampai Malaysia pulih secara ekonomi," kata Anwar Ibrahim dilansir The Star, Selasa, 6 Desember 2022."Ini menunjukkan bahwa para menteri juga peduli terhadap hajat hidup orang banyak,"  sambungnya

Ketika ditanya apakah pemotongan gaji akan dilakukan selama lima tahun masa jabatan pemerintah, dia hanya mengatakan bisa berkisar antara 3 sampai 5 tahun, tergantung situasi.

Ia juga mengklarifikasi tidak akan mengambil gaji apapun sebagai Menteri Keuangan karena hanya ada satu gaji yang diberikan kepada seorang menteri.

"Beberapa orang mengatakan saya tidak mengambil gaji Perdana Menteri karena saya Menteri Keuangan. Itu tidak benar. Gajinya cuma satu," ujarnya 

Anwar menanggapi kalangan tertentu yang mengatakan bahwa dirinya akan tetap mendapat gaji sebagai Menteri Keuangan meski tolak gaji untuk jabatan perdana menteri.  

Setelah Anwar diangkat sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia, dia mengumumkan bahwa dia tidak akan menerima gaji apapun. Anwar menegaskan tidak akan menerima gaji apapun, baik sebagai Perdana Menteri maupun sebagai Menteri Keuangan.

Anwar bertekad tidak akan menerima gaji pemerintah dalam bentuk apa pun. Ini sesuai dengan janjinya selama kampanye pemilu 

Undang-Undang Anggota Parlemen (UU 347) hanya mengizinkan satu gaji untuk menteri, wakil menteri, atau sekretaris politik.
 
Diketahui, Datuk Seri Anwar Ibrahim resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. 

Upacara pemberian akta pengangkatan, dan upacara pengucapan sumpah jabatan dan kesetiaan sebagai perdana menteri dilaksanakan di Istana Negara pada Kamis sore, 24 November 2022, pukul 17.00 waktu setempat.