Ukraina Kutuk Rusia Sebagai Negara Teroris di Sidang Umum PBB

VIVA Dunia – Ukraina mengutuk Rusia sebagai "negara teroris" karena meluncurkan serangan rudal ke kota-kota besar, termasuk ibu kota Kiev, pada pertemuan Majelis Umum PBB yang awalnya untuk membahas pencaplokan Moskow atas empat wilayah Ukraina yang diduduki.

“Rusia telah membuktikan sekali lagi bahwa ini adalah negara teroris yang harus dicegah dengan cara sekuat mungkin,” kata Sergiy Kyslytsya, duta besar Ukraina untuk PBB dalam sambutan pembukaannya, seraya menambahkan bahwa keluarga dekatnya sendiri telah diserang.

“Sayangnya, kalian (PBB) hampir tidak dapat menyerukan perdamaian yang stabil dan waras selama kediktatoran yang gila dan tidak stabil ada di sekitar Anda,” katanya kepada negara-negara anggota PBB dilansir dari Aljazeera, Selasa 11 Oktober 2022.

Dia mengungkapkan setidaknya 14 warga sipil telah tewas, dan 97 terluka dalam serangan, yang dimulai pada Senin 10 Oktober 2022 pagi. Kyslytsya meminta negara-negara untuk mempertahankan prinsip-prinsip Piagam PBB.

“Jejak darah ditinggalkan delegasi Rusia ketika memasuki Majelis Umum dan aula dipenuhi dengan bau daging manusia yang membara. Itu yang kami toleransi di Suriah. Itulah yang terjadi hari ini di Ukraina,” katanya kepada Majelis Umum.

Rudal jelajah Rusia telah menyerang kota-kota Ukraina menyusul ledakan di jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia dengan Krimea, wilayah Ukraina yang dicaploknya pada tahun 2014. Moskow menyalahkan pasukan khusus Ukraina atas serangan itu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bersumpah akan melakukan pembalasan yang lebih "berat".

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, "sangat terkejut" dengan serangan itu, menurut seorang juru bicara PBB. "Ini merupakan eskalasi perang yang tidak dapat diterima dan, seperti biasa, warga sipil membayar harga tertinggi," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.

Sebagai tanggapan, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia dari Rusia, tidak secara langsung membahas serangan rudal, tetapi membela aneksasi negaranya atas empat wilayah Ukraina.

“Kami dituduh ketika kami mencoba melindungi saudara-saudara kami di Ukraina timur,” katanya.

Majelis PBB akan memberikan suara akhir pekan ini terhadap rancangan resolusi yang mengutuk "upaya pencaplokan ilegal" Rusia atas wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dan Kherson di Ukraina. Resolusi akan menekankan bahwa referendum yang dilakukan Rusia "tidak memiliki validitas di bawah hukum internasional. ”.

Majelis PBB menyerukan semua negara, organisasi dan lembaga internasional untuk tidak mengakui aneksasi dan menuntut penarikan segera pasukan Rusia dari Ukraina.