PBB Minta Junta Myanmar Hentikan Kekerasan dan Pelanggaran HAM

VIVA Dunia – Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, bertemu dengan Ketua Dewan Administrasi Negara, yang merupakan Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, pada Rabu, 17 Agustus 2022.

Dalam pertemuan tersebut, utusan PBB itu meminta Min Aung Hlaing untuk segera menghentikan semua kekerasan, dan mendukung jalur politik kembali ke pemerintahan sipil dan demokrasi, serta mengizinkan mantan pemimpin negara itu yakni Aung San Suu Kyi untuk kembali ke rumah.

Pada misi pertamanya ke negara yang dilanda perselisihan, Heyzer juga menegaskan kembali keprihatinan ekstrem Sekretaris Jenderal, Antonio Guterres, tentang krisis kemanusiaan, keamanan, ekonomi dan politik Myanmar. Dia juga mengulangi seruan Sekjen PBB untuk pembebasan semua tahanan politik.

Heyzer mendesak Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk memberlakukan moratorium eksekusi di masa depan, menyusul eksekusi baru-baru ini terhadap empat aktivis politik yang menuai kecaman di seluruh dunia.

Melansir dari AP, Kamis, 18 Agustus 2022, pernyataan Heyzer tentang kunjungan dua harinya dirilis saat dia meninggalkan negara itu, kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq. Dalam kunjungan tersebut, sayangnya Heyzer tidak dapat bertemu dengan Suu Kyi, tetapi dia berharap bahwa keduanya akan bertemu di masa depan.

Haq mengatakan Heyzer dan sang jenderal Myanmar telah berdiskusi dengan baik, dan PBB akan melihat apakah tuntutan utamanya akan dilaksanakan. "PBB akan terus mendorong poin-poin itu.”

Solusi untuk Myanmar

Ke depan, Heyzer mengatakan dia dan Jenderal Hlaing setuju untuk terlibat dalam percakapan yang jujur, dengan fokus pada perlunya solusi inklusif untuk Myanmar yang damai dan demokratis, yang mencerminkan kehendak rakyat.

Televisi MRTV yang dikelola pemerintah mengatakan Heyzer dan Min Aung Hlaing bertukar pandangan tentang mempromosikan kepercayaan dan kerja sama antara Myanmar dan PBB.

Dalan pernyataannya, Heyzer mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan jenderal dan penasihat seniornya, dia mengomunikasikan langkah-langkah pragmatis yang harus diambil militer untuk meredakan konflik dan mengurangi penderitaan rakyat Myanmar. 

Ia menyebut pertemuan itu bagian dari upaya yang lebih luas oleh PBB untuk segera mendukung jalur politik yang dipimpin Myanmar, yang efektif dan damai untuk kembali ke pemerintahan sipil berdasarkan keinginan dan kebutuhan rakyat.

Myanmar telah dilanda kerusuhan sejak tentara menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu. Pengambilalihan oleh tentara mencegah partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi memulai masa jabatan kedua.

Perang saudara

Pengambilalihan itu disambut dengan penentangan publik besar-besaran, yang sejak itu berubah menjadi perlawanan bersenjata yang oleh beberapa pakar PBB, termasuk pendahulu Heyzer, Christine Schraner Burgener, telah ditandai sebagai perang saudara. 

Kritikus militer menuduhnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas untuk menghancurkan oposisi terhadap kekuasaannya.

Sebagian besar komunitas internasional, termasuk sesama anggota Myanmar di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), telah menyatakan frustrasi atas sikap keras para jenderal dalam menentang reformasi.

Penguasa militer Myanmar menyetujui rencana ASEAN lima poin pada April 2021 untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas negara, termasuk penghentian segera kekerasan dan dialog di antara semua pihak. Tetapi militer hanya melakukan sedikit usaha untuk melaksanakan rencana tersebut.

Pernyataan sebelumnya dari kantor Heyzer mengatakan dia menyerukan langkah-langkah de-eskalasi segera dan spesifik, termasuk mengakhiri pemboman udara dan pembakaran rumah-rumah sipil dan infrastruktur.

Utusan PBB itu menekankan dalam pernyataannya ketika dia meninggalkan Myanmar bahwa PBB tidak terlibat sama sekali untuk memberikan legitimasi pada pemerintah militer.

"Rakyat Myanmar memiliki hak atas demokrasi dan penentuan nasib sendiri yang bebas dari ketakutan dan keinginan, yang hanya akan mungkin terjadi dengan niat baik dan upaya semua pemangku kepentingan dalam proses yang inklusif,” katanya.

Heyzer mengatakan dia mendesak Jenderal Hlaing untuk mengimplementasikan seruan sekretaris jenderal PBB.

Dia juga menyampaikan permintaan dari pemerintah Australia untuk membebaskan ekonom Australia Sean Turnell, yang menjabat sebagai penasihat Suu Kyi dan diadili bersama dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi Myanmar.

Suu Kyi ditahan di penjara di Naypyitaw. Dia telah diadili dalam serangkaian kasus kriminal yang secara luas dipandang bermotif politik oleh militer yang berkuasa. 

Pemerintah telah menolak untuk mengizinkannya bertemu dengan orang luar, termasuk utusan khusus dari ASEAN.