Fakta Dinesh Gunawardena Dilantik Jadi PM Baru Sri Lanka

Dinesh Gunawardena (kiri) perdana menteri Sri Lanka yang baru saat masih menjadi sebagai Menteri Luar Negeri Sri Lanka, menyambut Menlu Rusia Sergey Lavrov di Kolombo, 14 Januari 2020.
Sumber :
  • ANTARA/REUTERS.

VIVA Dunia – Dinesh Gunawardena telah dilantik sebagai perdana menteri baru Sri Lanka, hanya beberapa jam setelah tentara dan polisi membersihkan lokasi protes anti-pemerintah di Kolombo.

Gunawardena, seorang anggota veteran Front Rakyat Sri Lanka yang berkuasa dan sekutu keluarga politik Rajapaksa, mengambil sumpah jabatan pada hari Jumat di hadapan Presiden Ranil Wickremesinghe, yang diangkat menjadi kepala negara dari perannya sebagai perdana menteri dengan pemungutan suara di parlemen pada Rabu, 21 Juli 2022.

Kedua pria itu telah menjadi teman sekolah dan teman sejak usia tiga tahun tetapi memimpin partai politik yang secara diametris bertentangan secara ideologis.

Wickremesinghe, 73, adalah juara pasar bebas dan politisi pro-Barat sementara Gunawardena, 73, adalah seorang nasionalis Sinhala yang percaya pada sosialisme dan menginginkan kontrol negara yang lebih besar atas ekonomi.

Kabinet baru tersebut dijadwalkan dilantik pada Jumat, 24 Juli 2022. Keamanan ketat dikerahkan di luar kantor perdana menteri selama upacara pelantikan.

“Gunawardena, adalah bagian dari koalisi Rajapaska yang berkuasa, jadi tidak ada wajah baru dalam politik Sri Lanka sama sekali,” kata Step Vaessen dari Al Jazeera, melaporkan dari Kolombo.

Juga tidak ada bukti janji presiden untuk membawa wajah-wajah baru dan menggabungkan partai yang berkuasa dengan oposisi untuk menciptakan semacam pemerintahan persatuan nasional, tambahnya.

Warga Sri Lanka telah turun ke jalan selama berbulan-bulan menuntut pemimpin mereka mengundurkan diri karena krisis ekonomi yang membuat negara pulau berpenduduk 22 juta orang itu kekurangan barang-barang penting seperti obat-obatan, makanan, dan bahan bakar.

Protes memaksa mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa keluar pekan lalu. Keluarganya telah memerintah Sri Lanka untuk sebagian besar dari 20 tahun terakhir tetapi kemarahan publik atas krisis ekonomi memaksa beberapa anggota keluarga untuk meninggalkan jabatan kementerian di awal krisis.