Partai Oposisi Sri Lanka Bertemu untuk Bentuk Pemerintahan Baru

Para demonstran menduduki kantor presiden Sri Lanka di Kolombo.
Sumber :
  • AP Photo/ Eranga Jayawardena.

VIVA Dunia – Partai-partai oposisi di Sri Lanka bertemu pada Minggu, 10 Juli 2022, untuk menyepakati pemerintahan baru sehari setelah presiden dan Perdana Menteri (PM) menawarkan untuk mengundurkan diri. Hal ini menyusul hari paling dramatis dari kekacauan selama berbulan-bulan, dengan pengunjuk rasa menyerbu rumah presiden di tengah kemarahan karena krisis ekonomi yang terjadi di negara itu.

Para pengunjuk rasa tetap berada di kediaman Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, dan kantornya di tepi pantai, serta rumah PM Sri Lanka. Pengunjuk rasa yang berada di kediaman Presiden dan PM Sri Lanka mengatakan bahwa mereka akan tinggal sampai pengunduran diri resmi. 

Massa yang masuk ke rumah dinas Presiden Sri Lanka mandi-mandi di kolam renang

Photo :
  • AP Photo/STR

Keberadaan presiden tidak diketahui, tetapi sebuah pernyataan dari kantornya mengatakan dia memerintahkan distribusi langsung kiriman bahan bakar gas ke publik, menunjukkan bahwa dia masih bekerja.

Tentara dikerahkan di sekitar kota tetapi tentara hanya menyaksikan dari jauh ketika kerumunan orang menceburkan diri ke kolam renang kediaman Rajapaksa yang luas, bersantai di tempat tidur dan mengambil foto selfie mereka untuk mengabadikan momen tersebut. 

Melansir dari AP, Senin 11 Juli 2022, kepala staf pertahanan Shavendra Silva, menyerukan dukungan publik untuk menjaga hukum dan ketertiban. Masyarakat yang berada di kediaman resmi PM Sri Lanka itu memasak di dapur terbuka, memainkan permainan meja dan tidur di sofa.

Ranjith Madduma Bandara seorang pejabat tinggi di oposisi utama United People's Force, mengatakan bahwa diskusi terpisah diadakan dengan pihak lain, dan anggota parlemen yang memisahkan diri dari koalisi penguasa Rajapaksa, dan akan lebih banyak pertemuan direncanakan. Tetapi masih tidak jelas kapan kesepakatan dapat dicapai.

Anggota parlemen oposisi lainnya, M. A. Sumanthiran, mengatakan sebelumnya bahwa semua partai oposisi gabungan dapat dengan mudah mengumpulkan 113 anggota yang dibutuhkan untuk mayoritas di Parlemen, di mana mereka akan meminta Rajapaksa untuk mengangkat pemerintahan baru dan mengundurkan diri.

Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mengatakan pada Sabtu, 9 Juli 2022, bahwa dia akan meninggalkan kantor begitu pemerintahan baru terbentuk, dan beberapa jam kemudian ketua parlemen mengatakan Rajapaksa akan mundur pada Rabu, 13 Juli 2022.

Tekanan pada Presiden dan PM Sri Lanka meningkat ketika krisis ekonomi memicu kelangkaan akut barang-barang kebutuhan pokok, membuat orang berjuang untuk mendapatkan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya.

Jika presiden dan PM Sri Lanka mengundurkan diri, Ketua Parlemen, Mahinda Yapa Abeywardena, akan mengambil alih pemerintahan sebagai presiden sementara, menurut konstitusi.

Warga Sri Lanka turun ke jalan menuntut presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri.

Photo :
  • AP Photo/Amitha Thennakoon.

Rajapaksa menunjuk Wickremesinghe sebagai perdana menteri pada Mei 2022 lalu, dalam upaya untuk mengatasi kekurangan dan memulai pemulihan ekonomi. Wickremesinghe telah menjadi bagian dari pembicaraan penting dengan Dana Moneter Internasional untuk program bailout dan dengan Program Pangan Dunia untuk mempersiapkan krisis pangan yang diprediksi di negara itu.

Pemerintah harus mengajukan rencana kesinambungan utang kepada IMF pada Agustus 2022 mendatang, sebelum mencapai kesepakatan. Analis mengatakan bahwa diragukan ada pemimpin baru yang bisa melakukan lebih baik dari PM Wickremesinghe.

Pemerintahnya menunjukkan upaya harapan dengan pupuk yang sangat dibutuhkan didistribusikan kepada petani untuk budidaya musim depan, dan pesanan gas untuk memasak tiba di negara itu pada hari Minggu.

"Kerusuhan semacam ini dapat menciptakan kebingungan di antara organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia,” kata analis politik Ranga Kalansooriya, seraya menambahkan bahwa pemerintahan baru harus menyepakati program bersama untuk pemulihan ekonomi.

Dia menambahkan ketika Wickremesinghe bekerja ke arah yang benar, pemerintahannya tidak menerapkan rencana jangka panjang dengan fokus pada pemecahan masalah sehari-hari.