Ngerinya Ancaman Kebebasan Pers Amerika Latin, Ini Kata Menlu AS
- AP-Yonhap
VIVA – Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Selasa (7/6) mengkritik upaya untuk memberangus kebebasan pers di sejumlah negara Amerika Latin.
Dia mengatakan Amerika Serikat berusaha meningkatkan perlindungan bagi media di kawasan itu, di mana pembunuhan jurnalis banyak terjadi.
Blinken mengatakan hal itu pada acara tentang kebebasan pers jelang pertemuan puncak Summit of Americas, pertemuan regional untuk mengatasi masalah ekonomi dan migrasi.
Dia juga mengatakan pemerintah di Amerika Latin menggunakan undang-undang sapu jagat dan pengintaian untuk menekan kebebasan pers dan mengintimidasi jurnalis.
Jurnalisme bebas adalah kejahatan di Kuba, Nikaragua dan Venezuela, kata Blinken.
Tiga negara tersebut tidak diundang oleh Presiden AS Joe Biden untuk menghadiri pertemuan puncak itu karena dianggap tidak demokratis.
"Tak satu pun wilayah di dunia yang lebih berbahaya bagi jurnalis (daripada tiga negara itu)," kata Blinken.
Mengutip data UNESCO, dia mengatakan sedikitnya 17 pekerja media terbunuh tahun ini di Belahan Bumi Barat, sebutan bagi benua Amerika dan perairannya.
Akhir pekan lalu, jurnalis Inggris Dom Phillips dan pakar masyarakat adat Bruno Pereira hilang di Brazil saat meliput di sebuah daerah terpencil tanpa hukum di hutan hujan Amazon dekat perbatasan dengan Peru.
"Kejahatan-kejahatan seperti ini terus terjadi karena orang-orang yang memerintahkan dan melakukannya sangat jarang dimintai tanggung jawab. Hal itu menyiratkan bahwa serangan semacam ini bisa berlanjut tanpa hukuman," kata Blinken.
Dia juga mengkritik El Salvador.
"Pemerintah menggunakan undang-undang sapu jagat untuk menekan kebebasan berekspresi, seperti yang kita lihat pada sejumlah amandemen yang diberlakukan El Salvador pada Maret dan April tahun ini," kata Blinken.
Pada Maret, El Salvador mencatat 62 kasus pembunuhan dalam sehari, hari paling berdarah sejak akhir perang saudara 1992.
Menanggapi situasi itu, Majelis Legislatif yang dikuasai partai sayap kanan populis Presiden Nayib Bukele menyatakan keadaan darurat dan menangguhkan hak konstitusional rakyatnya. (Ant/Antara)