Tim PBB Datangi China Terkait Dugaan Pelanggaran HAM atas Kaum Uighur
- ANTARA FOTO/M Irfan Ilmie
VIVA – Tim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendarat di China menjelang kunjungannya yang sudah lama tertunda oleh kepala hak asasi manusia PBB ke Xinjiang.
Kelompok-kelompok hak asasi dan beberapa pemerintah Barat menuduh pemerintah China telah melakukan genosida, dan pelanggaran serius terhadap Muslim Uighur dan lainnya di Xinjiang, di mana lokasi tersebut menjadi wilayah minoritas bagi kaum Muslim.
Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, makan siang bersama dengan menu halal, di kantin, saat jam istirahat, Jumat, 3 Januari 2019.
- ANTARA FOTO/M Irfan Ilmie
Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan pada Selasa 26 April 2022, bahwa stafnya tiba di China selatan pada Senin 25 April 2022, untuk mempersiapkan kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet pada Mei mendatang.
“Tim pendahulu yang terdiri dari lima orang awalnya menghabiskan waktu di Guangzhou, di mana mereka di karantina sesuai dengan persyaratan perjalanan COVID-19,” kata juru bicara Liz Throssell, dikutip dari AP, Rabu 27 April 2022.
Bachelet mengumumkan pada Maret lalu bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah China untuk mengunjungi Xinjiang. Kepala hak asasi manusia telah lama berbicara mengenai harapan untuk mengunjungi Xinjiang, dan mereka juga telah menyusun laporan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Hampir 200 kelompok hak asasi telah mendesak Bachelet untuk merilis laporannya, yang menurut para diplomat telah siap dalam waktu dekat. Tim pendahulu yang berada di China bertujuan untuk memastikan Bachelet mendapatkan akses yang mudah untuk memahami sepenuhnya situasi hak asasi manusia di China.
Kelompok hak asasi dan peneliti menuduh China telah mengunci lebih dari satu juta Muslim Uighur, Kazakh dan anggota kelompok minoritas lainnya. Mereka juga dipaksa untuk kerja paksa, dan memaksa wanita dari wilayah tersebut untuk menjalani tindakan kontrasepsi, serta memisahkan anak-anak dari orangtua yang dipenjara.
Tindakan represif militer China terhadap etnis Muslim Uighur
- NPR
Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menyatakan bahwa kebijakan Beijing terhadap kaum Uighur sama dengan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, badan legislatif di Inggris, Belgia, Belanda, dan Kanada juga melakukan hal yang sama.
Namun, dalam hal ini China membantah tuduhan tersebut dan mempertahankan kebijakannya yang dimaksudkan untuk deradikalisasi mereka yang dipengaruhi oleh propaganda jihad, setelah bertahun-tahun kekerasan pemerintah China di wilayah tersebut.