Dua Tahun Pandemi Melanda Dunia, Korut Masih Enggan Terima Vaksin

VIVA – Saat seruan vaksin digaungkan oleh setiap pemerintah dari semua negara, Korea Utara justru sampai pada bulan ini belum menyetujui negaranya untuk menerima vaksin COVID-19. Korea Utara adalah satu dari dua negara bersama Eritrea yang masih enggan untuk menerima pasokan vaksin.

Meskipun sebelumnya tetap ada upaya internasional yang berkelanjutan untuk memasok negara rahasia itu dengan vaksin. Pyongyang dua tahun lalu telah menolak hampir dua juta dosis vaksin AstraZaneca dan hampir tiga juta dosis vaksin Sinovac yang ditawarkan oleh program COVAX internasional.

Korea Utara justru meminta agar vaksin Sinovac dialokasikan ke negara-negara yang terkena dampak paling parah. Hampir 250.000 dosis vaksin Novavax yang dialokasikan untuk Korea Utara oleh COVAX dibatalkan awal tahun ini karena kurangnya tanggapan dari pihak Pyongyang.

Para ahli mengatakan bahwa ketidakpuasan Pyongyang dengan jumlah dan jenis vaksin yang ditawarkan kemungkinan mendorong mereka untuk menolak pengiriman.

“Vaksin yang ditawarkan ke Korea Utara sejauh ini kebanyakan dari AstraZaneca dan Sinovac. Apa yang diinginkan Pyongyang adalah vaksin buatan Amerika Serikat (AS) seperti Pfizer,” kata Lee Woote  direktur dan peneliti di Institut Korea untuk Unifikasi Nasional, dikutip dari ABC News, Selasa 26 April 2022.

Pakar lain menunjukan bahwa Korea Utara menolak tawaran vaksin karena tidak memenuhi jumlah yang diinginkan pemerintah Korea Utara. “Tidak masuk akal bagi Pyongyang untuk memutuskan bahwa pemberian dosis kecil seperti itu akan berdampak kecil,” menurut Shin Young Jeon, profesor dari Hanyang University College of Medicine.

Beberapa lainnya percaya bahwa keenganan Pyongyang untuk menerima vaksin dikarenakan pengaruh oleh penilaian politik. “Pesan bahwa Korea Utara mengatasi krisis medis dengan bantuan vaksin buatan AS akan sulit dibenarkan oleh rezim Kim Jong Un, mengingat sikap kritisnya terhadap AS,” ujar Lim Eul Chul  profesor di The Institute for Far Studi Timur di Universitas Kyungnam.

Selain itu, negara tersebut juga mempermasalahkan kemungkinan pengawasan internasional. Kondisi untuk menerima vaksin mungkin bukan prospek yang nyaman bagi Pyongyang  mengingat negara yang tertutup total.