Rusia Larang Boris Johnson dan Pejabat Inggris Masuk ke Rusia

VIVA – Kementerian Luar Negeri Rusia telah melarang Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Menteri Luar Negeri Inggris Elizabeth Truss, dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, serta 10 anggota pemerintahan Inggris lainnya untuk memasuki negara Rusia.

Deretan 10 anggota pemerintah Inggris yang dimaksud adalah Dominic Raab, Grant Shapps, Priti Patel, Rishi Sunak, Kwasi Kwarteng, Nadine Dorries, James Heappey, Nicola Sturgeon, Suella Braverman dan Theresa May.

“Keputusan itu dibuat mengingat tindakan bermusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah Inggris,” kata Kementerian itu, dikutip dari The Guardian, Minggu 17 April 2022.

“Informasi yang tidak terkendali, dan kampanye politik London yang bertujuan mengisolasi Rusia secara internasional, menciptakan kondisi untuk menahan negara kita dan mencekik ekonomi domestik,” tambah Kementerian Luar Negeri Rusia.

Intinya, lanjut Kementerian Rusia, Inggris sengaja memperburuk situasi di sekitar Ukraina, memompa rezim Kiev dengan senjata mematikan dan mengoordinasikan upaya serupa di pihak NATO.

Pada Maret 2022, Rusia juga memberlakukan hal yang sama kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

“Inggris dan mitra internasional kami bersatu dalam mengutuk tindakan tercela pemerintah Rusia di Ukraina dan menyerukan Kremlin untuk menghentikan perang. Kami tetap teguh dalam dukungan kami untuk Ukraina,” ujar seorang juru bicara pemerintah Inggris.

Berita tersebut mencuat seminggu setelah Johnson bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Johnson juga menjanjikan dukungan tak tergoyahkan Inggris terhadap Ukraina untuk melawan Rusia.

“Ukraina telah menentang peluang dan mendorong kembali pasukan Rusia dari gerbang Kiev, mencapai prestasi senjata terbesar abad ke-21,” kata Johnson dalam pernyataannya setelah pertemuan tersebut.

“Karena kepemimpinan tegas Presiden Zelensky dan kepahlawanan tak terkalahkan serta keberanian rakyat Ukraina, tujuan mengerikan Putin digagalkan,” sambungnya.

Perdana Menteri menetapkan rencana bantuan militer ke Ukraina yang terdiri daru 120 kendaraan lapis baja, dan sistem rudal anti-kapal baru, serta £100 juta peralatan militer bermutu tinggi.