Rumah dan Toko Keluarga Muslim Dihancurkan Tanpa Dasar Hukum di India

Shaikh Mohammad Rafiq, 72 tahun, menuturkan bahwa orang-orang yang hendak menghancurkan rumahnya datang pada pagi-pagi buta.

Rafiq adalah seorang pedagang minuman ringan di Khargone, sebuah kota yang berlokasi di negara bagian Madhya Pradesh, India. Saat itu, dia dan anak-anaknya baru saja melalui malam yang panjang.

"Ini bulan Ramadan, jadi biasanya kami berjualan mulai sore hari," kata dia.

Mereka masih tidur ketika polisi tiba di pintu depan rumah mereka pada Senin pagi.

"Ketika kami mendengar bunyi yang keras, kami menyadari bahwa seseorang menghancurkan daun jendela rumah kami," kenang Rafiq.

Sementara itu di luar, ratusan petugas dan sejumlah buldoser telah mengepung rumah Rafiq yang berlokasi di kawasan permukiman Muslim.

Para petugas menghadang siapa pun yang mencoba menghentikan aksi mereka. Setelah itu, yang tersisa hanya lah puing-puing.

"Kami sangat ketakutan sehingga kami tidak mengucapkan sepatah kata pun, kami hanya menyaksikan dalam diam saat mereka membongkar semuanya."

Baca juga:

Muslim di India: Keluarga korban yang dibunuh massa hidup di tengah ketakutan
Anak-anak muda sayap kanan India yang menebar ujaran kebencian di media sosial
`Saya hanya membela hak saya`: Perempuan Muslim India terdepan yang melawan larangan berjilbab di sekolah

Sejumlah rumah dan toko milik Muslim di Madhya Pradesh dihancurkan sebagai buntut kekerasan komunal yang terjadi saat hari perayaan festival Hindu Ram Navami pada 10 April.

Setelah itu, foto-foto buldoser besar berwarna kuning yang menghancurkan permukiman itu membanjiri media sosial. Tampak pula keluarga yang menghuninya menangis dan hanya bisa menatap tak berdaya.

https://twitter.com/PROJSKhargone/status/1513442083629338624

Tindakan itu memicu kemarahan publik. Para kritikus menudingnya sebagai upaya terselubung untuk menyingkirkan 200 juta Muslim India oleh Partai BJP yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi dan juga berkuasa di Madhya Pradesh.

Sementara itu, pemerintah negara bagian Madhya Pradesh secara terbuka menyalahkan para Muslim yang tergusur itu.

"Apabila Muslim menyerang seperti itu, maka semestinya mereka tidak mengharapkan keadilan," kata Menteri Dalam Negeri Narottam Mishra kepada NDTV.

Ada keprihatinan serius mengenai aksi pembongkaran "yang mencolok" itu. Para ahli berpendapat tidak ada pembenaran hukum apa pun atas tindakan tersebut. Sedangkan beberapa pihak lainnya menilai tindakan itu sebagai contoh hukuman kolektif terhadap Muslim.

https://twitter.com/VinodSharmaView/status/1513746040242905091

"Anda menghukum orang-orang dari satu komunitas secara tidak proporsional tanpa proses hukum. Ini bukan hanya ilegal, tetapi bisa menjadi preseden yang berbahaya," kata Arshad Warsi, seorang pengacara senior yang berbasis di Kota Indore di negara bagian itu.

"Tindakan itu seolah ingin menyampaikan pesan: Apabila Anda mempertanyakan atau menantang kami dengan cara apa pun, kami akan mendatangi Anda, mengambil rumah dan mata pencaharian Anda, juga menjatuhkan Anda."

Kasus kekerasan yang menjadi pangkal peristiwa ini terjadi saat prosesi besar umat Hindu berbaris melewati kawasan Muslim dan masjid. Mereka memainkan musik yang menghasut dan menyerukan kekerasan terhadap minoritas.

Di sejumlah tempat, beberapa pengunjuk rasa Muslim dan Hindu dilaporkan saling melempar batu.

Banyak Muslim menuduh polisi telah membiarkan penyerangan terhadap mereka oleh massa Hindu.

Video yang menunjukkan orang-orang tak terkendali mengacungkan pedang dan menodai masjid telah mengejutkan India sejak Minggu.

Shahbaz Khan, 28 tahun, menuduh bahwa umat Hindu merusak menara masjid lokal di Kota Sendhwa – yang berjarak sekitar 137 kilometer dari Khargone – dan mengejar-ngejar Muslim sambil membawa batu.

Tetapi kenyataan yang lebih mengerikan tiba keesokan harinya, ketika pihak berwenang "yang datang entah dari mana" meratakan rumahnya.

"Istri dan saudara perempuan saya menangis sambil memohon kepada polisi agar kami diizinkan mengambil barang-barang kami. Setidaknya biarkan kami membawa al-Quran ke luar dari rumah, tetapi polisi tidak menghiraukan," kata Shahbaz yang bercerita dari masjid tempat dia kini berlindung.

"Kami tidak memiliki apa-apa, namun sepertinya tidak ada yang peduli. Setiap kali kami datang ke kantor polisi, mereka justru mengusir kami."

Pemerintah di negara bagian itu mengatakan bahwa pembongkaran itu merupakan bentuk hukuman terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi pelemparan batu dan pembakaran.

"Rumah-rumah di mana batu-batu itu berasal akan diubah menjadi tumpukan batu juga," kata Mishra baru-baru ini.

Tetapi secara hukum, pembongkaran itu telah dibenarkan dengan alasan statusnya sebagai bangunan ilegal. Polisi mengklaim bahwa mereka menargetkan perambahan ilegal oleh orang-orang itu di lahan publik.

Pejabat kolektor di Distrik Khargone, Anugraha P mengatakan tindakan ini merupakan "gabungan keduanya".

"Mencari pelaku satu per satu akan memakan waktu, jadi kami melihat semua area di mana kerusuhan terjadi dan menghancurkan bangunan-bangunan ilegal untuk memberi pelajaran kepada perusuh," jelas dia.

Namun Rafiq mengaku tidak ada kasus kekerasan di lingkungan tempat tinggalnya. "Saya bahkan memiliki seluruh dokumen properti saya untuk membuktikan bahwa itu tidak ilegal," tambah dia.

"Tapi polisi datang entah dari mana, menolak mendengar pembelaan saya dan merampas rumah saya."

Para ahli juga mempertanyakan logika itu. Menurut mereka, menghukum seseorang atas kejahatan yang dituduhkan menggunakan aturan hukum yang tidak sesuai dianggap tidak masuk akal.

"Legalitas digunakan sebagai kedok — rumah-rumah ini ilegal bahkan sebelum prosesi keagamaan itu. Anda tidak bisa bertindak dengan alasan pembalasan karena itu bertentangan dengan proses hukum," kata pakar politik Rahul Verma. "Negara ini menunjukkan sikap pendendam."

Sementara itu, Warsi mengatakan meski negara memiliki kekuasaan untuk menghancurkan bangunan ilegal, ada tahapan yang harus ditempuh. Di antaranya menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik, memberi mereka hak jawab, atau mengajukan permohonan pengadilan.

Polisi mengeklaim bahwa mereka telah menyampaikan pemberitahuan, tetapi setidaknya tiga keluarga yang berbicara kepada BBC membantah itu.

Selain itu, ada ketentuan lain di bawah undang-undang yang berlaku di Madhya Pradesh bahwa orang yang didakwa menempati bangunan ilegal bisa diminta membayar denda. Menurut Warsi, seharusnya opsi ini yang lebih dulu digunakan oleh pihak berwenang.

"Pembongkaran seharusnya menjadi opsi terakhir."

Ini bukan kali pertama pemerintahan Kepala Menteri Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, menggunakan metode serupa.

Pemerintahannya telah menghancurkan rumah-rumah tersangka pemerkosaan, gangster, maupun penjahat lainnya.

"Cara yang digunakan di negara bagian Uttar Pradesh, sekarang juga terlihat di negara bagian lain," kata Verma.

"Tujuannya adalah untuk memenangkan basis suara inti Hindutva (kelompok nasionalisme Hindu garis keras) BJP."

Kepala Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath —yang merupakan seorang nasionalis Hindu dan menampilkan dirinya sebagai biksu garis keras—memiliki misi untuk menghilangkan kejahatan di negara bagiannya.

Untuk mencapai itu, pemerintahannya menghancurkan rumah-rumah para tersangka, sehingga Adityanath dijuluki sebagai "buldoser baba" atau biksu buldoser.

Akhir-akhir ini, pendukung Chouhan di Madhya Pradesh pun menjulukinya sebagai "buldoser mama" atau paman buldoser.

Getty Images
Kritikus menilai Kepala Menteri Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan sedang mencoba mengambil hati para nasionalis Hindu.

Kedua negara bagian ini juga telah memperkenalkan serangkaian kebijakan anti-Muslim, termasuk undang-undang yang menentang pernikahan beda agama, serta undang-undang kontroversial yang memungkinkan pemerintah membenahi properti yang rusak dari para pengunjuk rasa.

Undang-undang itu kemudian digunakan di Uttar Pradesh untuk mengatasi penentang aturan tentang kewarganegaraan yang juga kontroversial.

Ketika undang-undang itu disahkan di Madhya Pradesh pada tahun lalu, Mishra mengatakan itu akan digunakan terhadap siapa pun "yang menghancurkan milik pemerintah atau swasta selama unjuk rasa, aksi mogok, kerusuhan, dan bila perlu, properti terdakwa akan disita dan dilelang untuk mengembalikan uang".

Para ahli mengatakan bahwa penghancuran rumah untuk menghukum terduga pelaku kejahatan, tanpa ada pemberitahuan, tidak memiliki dasar hukum apa pun.

"Anda tidak bisa melakukan hal seperti ini," kata Warsi.

Dengan menolak opsi lain yang tersedia, pemerintah "menempatkan hukum pada tangan mereka sendiri dan mengecilkan peran pengadilan," sehingga umat Islam akan berada dalam posisi rentan.

"Pemerintah seolah menunggu kesempatan untuk melakukan ini."

[removed]!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0 t=e.createElement(n);t.async t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a[removed].insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,>