Seorang Remaja Gugat Subway Terkait Kontrak Kerja 'Menghisap Darah'

Chantelle Zentveld begitu gembira ketika diterima bekerja di Subway, salah satu gerai waralaba makanan cepat saji, karena artinya ia bisa mengisi waktu luangnya sepulang sekolah.

Tapi saat menerima gaji pertamanya, dia langsung curiga.

"Saya menghitung berapa banyak seharusnya saya dibayar jika mengikuti ketentuan. Jumlahnya hampir AU$300 untuk kerja delapan minggu," katanya kepada ABC News.

Remaja berusia 17 tahun ini sekarang menggugat Subway ke badan pengawas hubungan industri kerja, yakni Fair Work Commission, untuk mengakhiri perjanjian kerjanya yang sudah kedaluwarsa di tahun 2015.

Perjanjian serupa diterapkan oleh 60 pemilik gerai waralaba Subway di tiga negara bagian Australia.

Seringkali perjanjian ini disebut sebagai "perjanjian zombie" karena dipandang "menghisap darah" para pekerjanya karena sistem gaji-nya dilakukan dengan model perjanjian kerja yang sudah usang.

Chantelle yang diwakili Serikat Buruh SDA berdalih perjanjian kerjanya itu mencakup sistem penggajian dan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan sistem saat ini, sehingga ia mendapat gaji di bawah semestinya.

Pekan lalu, sebuah komite Senat Australia yang dibentuk pada 2019 mengajukan laporannya ke Senat.

Dalam laporan itu disebutkan pelanggaran hukum berupa kekurangan pembayaran gaji pekerja di Australia bersifat sistemik, berkelanjutan, dan memalukan. Jumlahnya diperkirakan mencapai A$6 miliar per tahun.

Disebutkan, sebagian besar pekerja sangat takut untuk melapor karena khawatir dengan akibatnya.

'Saya merasa takut'

Kasus yang dialami Carla, seorang pekerja migran dan mahasiswa internasional, lebih parah lagi dari yang dialami Chantelle.

Carla dipecat dari pekerjaannya sebagai pengatur lalu-lintas ketika dia bertanya mengapa gajinya belum dibayar.

"Saya merasa takut dan khawatir. Saya hanya seorang pengatur lalu-lintas. Saya merasa terintimidasi," ujarnya kepada ABC News.

Lembaga bantuan hukum Redfern Legal Center kini mewakili Carla menuntut majikannya di Fair Work Commission.

"Setelah berjalan sembilan bulan, mereka akhirnya membayar saya," katanya.

Pengacara Sharmilla Bargon menyebut kerangka peraturan saat ini sudah tidak memadai untuk mengejar pelaku pencurian gaji dan dana pensiun pekerja.

"Sistem yang ada memungkinkan terjadinya eksploitasi dan menciptakan hambatan besar bagi pekerja yang dibayar rendah untuk menuntut secara hukum," jelasnya.

Namun Sharmilla mengatakan laporan Komite Senat tidak cukup menjangkau pekerja dari kalangan pemegang visa sementara di Australia, yang menghadapi aturan ketat seputar kondisi kerja mereka.

"Pekerja dengan visa sementara bahkan tidak ingin mempersoalkan pembayaran yang lebih rendah dari majikan karena ada risiko terhadap visa mereka," jelasnya.

"Visa menjadi lebih penting bagi mereka daripada mempersoalkan pembayaran gaji," kata Sharmilla.

Dia mengatakan penegakan hukum terhadap majikan yang curang masih lemah.

Meski pencurian gaji lebih sering terjadi dalam industri 'hospitality', seperti perhotelan dan restoran, ritel, hortikultura, dan kebersihan. Namun perusahaan besar juga terperangkap dalam skandal ini termasuk Qantas, Coles, Woolworths, CBA, Westpac, NAB, 7- 11, Grup Ritel Super dan ABC.

Rekomendasi Komite Senat meminta Pemerintah Federal Australia melarang pencurian gaji. Beberapa negara bagian sudah memiliki undang-undang yang mempidanakan perbuatan ini.

Profesor Hukum dari University of Melbourne, Dr Tess Hardy, menilai sebagian besar hukuman merupakan langkah simbolis, terutama jika pemberi kerja adalah perusahaan.

"Hukuman pidana terkait dengan tuntutan gaji sangat jarang dan mahal, membutuhkan banyak sumber daya. Juga tidak selalu membantu pekerja yang dibayar rendah untuk memulihkan gajinya," jelasnya.

Dr Hardy kecewa karena Komite Senat tidak merekomendasikan mengenai sanksi administratif untuk memperkuat kewenangan Fair Work Ombudsman atau serikat buruh.

Bekerja 40 jam dibayar 28 jam

Praktik pencurian gaji juga meluas di lingkungan universitas.

Natalia Maystorovich, salah satu yang mengaku jadi korban, menyebut gajinya dibayar tidak sesuai oleh University of Sydney.

Natalia memiliki status pekerja kasual, yang menurut ketentuan harusnya dibayar 28 jam seminggu untuk persiapan dan kegiatan mengajar tatap muka. Tapi dia mengaku menghabiskan minimal 40 jam untuk menyelesaikan pekerjaannya.

"Bebannya diserahkan kepada kita sendiri apabila kita tak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang dialokasikan [28 jam]," kata Natalia kepada ABC News.

Natalia mengklaim pihak universitas tempat ia bekerja berutang lebih dari AU$20.000 kepadanya.

"Mereka berprinsip bahwa pada akhirnya akan menyelesaikan pekerjaan ini. Karena, jika tidak menyelesaikannya, maka kami juga tidak akan mendapatkan pekerjaan pada semester berikutnya," ujarnya.

Dia menyebut situasi pekerjaannya menyulitkan baginya untuk merencanakan masa depan atau mengembangkan karirnya.

"Karena saya hanya disibukkan bekerja, melakukan persiapan dan perencanaan mata kuliah, berurusan dengan mahasiswa, sehingga saya tidak punya untuk penelitian sendiri atau publikasi," papar Natalia.

Sektor usaha kecil berisiko

Alex McKellar dari Kamar Dagang dan Industri di Australia mengatakan kekurangan pembayaran gaji sering terjadi karena faktor kekeliruan.

Menurutnya pengusaha kecil khususnya, tidak selalu memiliki bagian sumber daya manusia, hukum, dan sistem penggajian seperti yang dimiliki perusahaan besar.

"Jika kita ingin mengatasinya, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah bagaimana menyederhanakan sistem," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Alexi Boyd, Dirut Dewan Pengusaha Kecil Australia (COSBOA).

"Undang-Undang Fair Work lebih panjang dari UU Pidana. Kita tidak bisa berharap para pengusaha kecil membaca semuanya,” katanya.

"Misalnya, Anda punya toko yang tercakup dalam sistem Penggajian Ritel Umum, tapi jika Anda memperluas usaha dengan menjual kopi atau makanan dan minuman alkohol, maka Anda terikat dengan Penggajian Ritel Umum, Penggajian Makanan Cepat Saji, Penggajian Restoran dan Perhotelan," papar Alexi.

Seorang juru bicara waralaba Subway kepada ABC mengatakan siapa pun yang bekerja di restoran mereka berhak atas gaji dan kondisi kerja yang adil.

Ia juga mengatakan Subway tidak menoleransi pencurian gaji yang disengaja.

Jaringan makanan cepat saji tersebut mengatakan semua perjanjian kerja disetujui oleh Fair Work Commission dan beroperasi secara sah sampai ada pihak yang mengajukan permohonan untuk mengakhiri perjanjian.

University of Sydney mengatakan pihaknya tidak dapat memberikan komentar untuk kasus individu dosen karena faktor privasi.

Namun pihak universitas menyatakan berkomitmen membayarkan hak dosen secara penuh.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News untuk ABC Indonesia