AS Berikan Dukungan Masyarakat Sipil Memajukan Demokrasi Inklusif
- Tangkapan layar zoom meeting
VIVA – Pada Rabu 30 Maret 2022, lebih dari 350 pakar dan perwakilan masyarakat sipil (OMS) dari seluruh Indonesia berkumpul dalam Indonesia Civil Society (ICSF) yang ketiga untuk membahas tantangan bersama, bertukar catatan keberhasilan, dan menjajaki inisiatif baru yang mendukung toleransi dan inklusi sosial.
“Organisasi masyarakat sipil telah membuktikan perannya yang berharga dan menyuarakan kepentingan warga, dan dengan belajar dari satu sama lain,” kata Pelaksana Tugas Direktur Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (AS) (USAID), William Slater.
“OMS dapat membawa kemajuan yang lebih besar lagi. Jelas bahwa intoleransi tidak dapat ditangani oleh lembaga pemerintah saja. Perlu kerja sama dengan warga dan masyarakat sipil dengan membudayakan nilai-nilai demokrasi inklusif, dan toleran,” sambungnya dalam acara yang diadakan secara online melalui Zoom Meeting.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
- Tangkapan layar zoom meeting
Melalui USAID, pemerintah AS merasa senang dapat berkontribusi dalam forum yang membudayakan toleransi, akuntabilitas, transparansi, dan hak-hak demokrasi yang sangat penting untuk melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan keberagaman agama, etnis, dan budaya Indonesia.
Forum yang berlangsung selama dua hari ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, dan Pelaksana Tugas Ddirektur USAID Indonesia William Slater.
Forum ini mempertemukan pegiat masyarakat sipil nasional dan lokal serta pihak pemerintah untuk terhubung, serta mengumpulkan wawasan dan perspektif tentang Kesehatan demokrasi dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Konteks dan isu-isu kunci yang dihadapi oleh Gerakan inklusi sosial Indonesia, serta peran organisasi masyarakat sipil dalam mendukung toleransi dan inklusi sosial.
“Pemerintah punya keterbatasan dalam menuntaskan pemberdayaan politik. Perlu pemberdayaan yang masif untuk membekali masyarakat dengan pemahaman, dan pengetahuan tentang keberagaman,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.