Apakah China 'Jerat' Negara-negara Miskin Dengan Lilitan Utang?

China menghadapi kritikan atas praktik pemberian pinjaman kepada negara-negara miskin yang sulit dibayar sehingga rentan terhadap tekanan dari Beijing.

Namun kritikan itu ditepis oleh China, yang justru menuduh sebagian kalangan di Barat mempromosikan narasi untuk merusak citranya.

"Tidak ada satu pun negara yang jatuh ke hal yang disebut `perangkap utang` akibat meminjam dari China," kata China dalam penegasannya.

Apa yang diketahui tentang pinjaman dari China?

China adalah salah satu negara kreditor tunggal terbesar di dunia. Pemberian utang negara itu kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah meningkat tiga kali lipat selama satu dekade terakhir. Totalnya mencapai US$170 miliar atau sekitar Rp2,446 triliun pada akhir 2020.

Namun, komitmen utang China kemungkinan lebih besar dari jumlah itu.

Riset yang diadakan AidData, lembaga pembangunan internasional di William & Mary University, Amerika Serikat menemukan bahwa 50% pinjaman China ke negara-negara berkembang tidak dicantumkan dalam statistik utang resmi.

Pinjaman seringkali tidak dimasukkan ke dalam neraca keuangan pemerintah, tapi diarahkan ke perusahaan dan bank milik negara, usaha patungan atau perusahaan swasta, bukan sebagai utang antar pemerintah.

Berdasarkan hasil riset AidData, terdapat lebih dari 40 negara berpendapatan rendah dan menengah yang risiko utangnya kepada pemberi pinjaman dari China lebih dari 10?ri total produk domestik bruto (PDB) tahunan sebagai akibat dari "utang terselubung" ini.

Utang Djibouti, Laos, Zambia dan Kyrgizstan sama dengan setidaknya 20?ri GDP tahunan masing-masing negara tersebut.

Sebagian besar pinjaman dari China digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan, jalur kereta dan pelabuhan, dan juga di sektor pertambangan dan energi, berdasarkan Prakarsa Sabuk dan Jalan yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping.

Dalam wawancara dengan BBC, Kepala Badan Intelijen Inggris (MI6), Richard Moore, mengatakan China menggunakan hal yang disebut "jebakan utang" untuk menggunakan pengaruhnya atas negara-negara lain.

Yang dipersoalkan adalah karena China menyalurkan pinjaman ke negara-negara lain, yang pada akhirnya harus melepaskan kontrol atas aset-aset penting jika gagal membayar utang. Beijing telah lama menepis tuduhan itu.

Satu contoh yang kerap diangkat oleh kalangan penentang China adalah Sri Lanka, yang beberapa tahun lalu memulai proyek pelabuhan besar di Hambantota dengan dana investasi dari China.

Namun proyek miliaran dolar dengan menggunaka pinjaman dari China dan kontraktor juga dari China tersebut menyulut kontroversi, dan kesulitan membukukan keuntungan sehingga Sri Lanka terbelit utang yang semakin membengkak.

Pada akhirnya pada tahun 2017, Sri Lanka sepakat menyerahkan saham mayoritas 70% di pelabuhan itu kepada badan usaha milik negara China Merchants dengan masa sewa 99 tahun sebagai imbalan atas suntikan investasi lebh besar dari China.

Analisis yang dilakukan oleh lembaga pemikir Inggris Chatham House tentang proyek mempertanyakan apakah narasi "jebakan utang" ini benar, mengingat kesepakatan itu didorong oleh motivasi politik setempat, dan faktor bahwa China tidak pernah menguasai kepemilikan pelabuhan secara resmi.

Chatham House menggarisbawahi bahwa sebagian besar total utang Sri Lanka bukan kepada para pembeli pinjaman dari China, dan tidak ada bukti bahwa China menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuantungan militer strategis dari pelabuhan.

Meskipun begitu, tak diragukan lagi bahwa keterlibatan China dalam bidang ekonomi di Sri Lanka meningkat selama satu dekade terakhir, dan muncul kekhawatiran jika hal itu dapat digunakan untuk mengusung ambisi politiknya di kawasan.

Ada kasus-kasus pinjaman dari China lain yang terbukti kontroversial. Kontrak-kontraknya dapat menguntungkan China dalam hal aset-aset penting.

Namun tidak ada kasus, di antara ratusan perjanjian pinjaman yang diteliti AidData dan sejumlah lembaga lain, yang menunjukkan kreditor China menyita aset besar karena gagal bayar utang.

Bagaimana penyaluran utang China dibanding kreditor lain?

China tidak mempublikasikan data pinjaman untuk luar negeri, dan mayoritas kontraknya mencantumkan klausul-klausul menjaga kerahasiaan informasi yang melarang peminjam membeberkan isi perjanjian.

Negara tersebut berpegang pada pandangan bahwa menjaga kerahasiaan sudah menjadi praktik umum dalam kontrak-kontrak utang internasional.

"Perjanjian menjaga kerahasiaan ini umum terjadi dalam pemberian pinjaman komersial internasional," kata Profesor Lee Jones di Queen Mary University, London.

"Dan sebagian besar pemberian pinjaman pembangunan dari China ini pada dasarnya adalah operasi komersial."

Mayoritas negara-negara industri besar berbagi informasi tentang aktivitas utang mereka melalui keanggotaan kelompok yang disebut Klub Paris.

China memilih tidak menjadi anggota, tapi dengan menggunakan data World Bank, laporan pertumbuhan pesat pemberian pinjaman dari China dibanding kreditor lain dapat diamati.

China cenderung memberikan utang dengan bunga lebih tinggi dibanding pemerintah negara-negara Barat.

Dipatok sekitar 4%, bunga itu hampir sama dengan bunga untuk pasar komersial dan sekitar empat kali lebih tinggi dari bunga pinjaman biasa dari World Bank atau negara-negara seperti Prancis atau Jerman.

Periode pembayaran pinjaman dari China biasanya juga lebih pendek - kurang dari 10 tahun, sedangkan utang konsensi dari pihak-pihak lain kepada negara-negara berkembang biasanya sekitar 28 tahun.

Pemberi utang badan usaha milik negara China juga biasanya mengharuskan peminjam menyimpan uang tunai dalam jumlah minimum yang ditetapkan di rekening luar negeri yang dapat diakses oleh pemberi utang.

"Jika pengutang gagal membayar pinjaman," kata Brad Parks, direktur eksekutif AidData, "China dapat dengan mudah menarik dana dari rekening itu tanpa harus menagih utang melalui proses hukum."

Pendekatan ini jarang digunakan oleh pemberi pinjaman dari Barat.

Pada masa sekarang terdapat prakarsa negara-negara G20 - kelompok negara-negara dengan perekonomian terbesar dan pertumbuhan paling cepat- untuk menawarkan keringanan utang kepada negara-negara miskin untuk membantu mengatasi dampak pandemi.

China telah mengikuti prakarsa itu dan mengatakan pihaknya telah menyumbangkan "pembayaran utang terbanyak" dari semua negara yang terlibat dalam prakarsa ini.

Bank Dunia mengatakan sejak Mei 2020, lebih dari US$10,3 miliar telah diberikan oleh G20 dalam bentuk keringanan utang berdasarkan skema tersebut.

Ketika diminta memberikan rincian per negara, Bank Dunia mnegaku tidak bisa memberikan informasi yang diminta.