8 Sisi Gelap Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi

VIVA – Putra mahkota Arab Saudi diketahui sebagai jabatan terpenting kedua setelah raja disana. Muhammed bin Salman atau akrab dikenal dengan sebutan MBS telah memangku jabatan sebagai putra mahkota Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Reformasi ekonomi dan sosial yang diterapkan pada kerajaan konservatif Saudi oleh Muhammed bin Salman membuatnya panen apresiasi dan pujian. Namun putra mahkota ini menuai sorotan publik lantaran dikenal memiliki sejumlah sisi gelap dan beberapa kontroversi. Benarkah putra mahkota kerajaan Arab Saudi memiliki sisi gelap? Berikut ulasannya.

Pangeran dari Arab Saudi ini sedang hangat diperbincangkan usai perilisan buku yang menyoroti tentang gaya hidupnya. Diketahui jika Pangeran Arab ini kerap berpesta dengan dana yang jumlahnya sangat fantastis. Pesta tersebut di helat di sebuah pulau pribadi di Maladewa. Acara tersebut menghadirkan sekitar 150 wanita cantik dari Brazil, Rusia, dan wilayah lain. 

Wakil perdana menteri, pewaris tahta dan salah satu laki-laki terkaya arab itu berpesta sekitar sebulan di Vila. Pulau itu berisi beberapa vila pribadi yang dibangun menghadap ke perairan biru Samudra Hindia. vila itu memiliki dek pribadi dan kolam renang dengan kepala pelayannya sendiri. Sebuah mesin salju didatangkan secara khusus agar pengunjung bisa bermain-main dalam badai salju buatan di pantai tropis.

Dalam buku Blood and Oil yang ditulis oleh Bradley Hope dan Justin Scheck menyebutkan jika biaya yang dikeluarkan sebesar USD 50 juta atau setara dengan Rp732 miliar. Masing-masing staf, yang terdiri dari lebih 300 staf resor akan mendapatkan bonus USD 5.000 atau Rp 73 juta sebagai tip uang tunai yang murah hati. Biasanya, para pekerja disana berpenghasilan hanya sekitar USD 1.000 hingga USD 1.200 atau Rp 14 juta hingga Rp 17 juta sebulan.

Tak tanggung-tanggung, acara tersebut juga menghadirkan bintang tamu ternama. MBS mendatangkan Pitbull, rapper Korea Gangnam Style Psy, dan DJ Afrojack. Jennifer Lopez dan Shakira juga disebut tampil, menurut Private Island News.

Kunjungan rutin ke Arab Saudi berubah menjadi episode penahanan mengejutkan oleh pasukan keamanan Saudi terhadap Saad Hariri, mantan perdana menteri Lebanon. Saat Hariri melakukan perjalanan ke ibu kota Saudi pada November 2017 lalu, ponselnya disita begitu saja setelah tiba. Sehari kemudian, ia mengundurkan diri dari jabatannya secara langsung di saluran televisi milik pemerintah Saudi.

Insiden itu terjadi saat Hariri dipanggil untuk bertemu Raja Salman dan Mohammed bin Salman sehari setelah kedatangannya, tetapi akhirnya menerima pidato pengunduran diri untuk dibacakan di televisi. Langkah itu memicu kemarahan di Lebanon atas apa yang dianggap publik sebagai penculikan perdana menteri negara berdaulat oleh negara lain.

Hubungan Arab Saudi-Lebanon pun tegang lantaran Presiden Lebanon Michel Aoun menolak untuk menerima pengunduran diri dan meminta pihak berwenang di Riyadh untuk membebaskan perdana menteri negaranya yang “ditahan”.

Hariri menuduh Iran dan Hizbullah telah menggoyahkan Lebanon dan tetap berada di ibu kota Saudi selama dua minggu. Dia akhirnya kembali ke Beirut beberapa minggu kemudian setelah upaya mediasi yang sukses oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, lantas menarik pengunduran dirinya. Meskipun menyangkal semua tuduhan memaksa Hariri untuk mengundurkan diri atau menahannya di Arab Saudi, MBS dipandang sebagai salah satu pemain kunci di balik episode janggal itu.

3. Perang Sipil di Yaman

Pada tahun 2015, Arab Saudi mengintervensi perang saudara di Yaman dengan meluncurkan lebih dari 1.600 serangan lewat udara yang menargetkan pemberontak Houthi. Para Aktivis HAM telah menuduh pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi membom warga sipil, rumah sakit, sekolah hingga infrastruktur lainnya tanpa pandang bulu. Sejak tahun 2015, setidaknya 10.000 orang tewas dalam perang sipil Yaman. Ribuan orang lainnya dilaporkan meninggal akibat kelaparan dan jutaan orang hilang.

4. Penangkapan Aktivis HAM Perempuan

Arab Saudi kini telah memperbolehkan perempuan untuk mengendarai mobil. Hal ini dipandang sebagai langkah progresif terhadap hak-hak perempuan di Arab Saudi. Mohammad bin Salman dilihat sebagai kekuatan utama di balik keputusan itu. Namun sesungguhnya, para aktivis HAM di Arab Saudi adalah pihak yang pertama kali berjuang sejak 1990-an agar perempuan mendapatkan hak ini.

Beberapa aktivis perempuan dan laki-laki ditangkap awal tahun 2018 atau persisnya beberapa minggu sebelum larangan perempuan mengemudi dicabut secara resmi. Lembaga HAM, Human Rights Watch atau HRW, mengkritik penangkapan para aktivis itu dan mengatakan upaya penahanan ini untuk menunjukkan Mohammad bin Salman tidak menerima kritik atas pemerintahannya.

Menurut Putra Mahkota tersebut, penangkapan aktivis tersebut bukanlah tentang perempuan yang meminta hak untuk mengemudi lantaran adanya hubungannya dengan badan-badan intelijen asing yang mencoba untuk mencelakakan Arab Saudi.

Pada tahun 2017, pasukan keamanan Arab Saudi menangkap puluhan orang-orang kaya di Arab Saudi dan para pesaing politiknya. Langkah ini dikatakan sebagai upaya untuk memerangi korupsi di kalangan pejabat eselon Kerajaan Arab Saudi.

Para pengusaha tersebut ditahan selama berminggu-minggu di hotel mewah Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi. Beberapa orang dilaporkan dianiaya secara fisik. Laporan New York Times mengatakan 17 tahanan bahkan membutuhkan perawatan di rumah sakit setelah kekerasan fisik yang dialami.

Pada 5 Juni 2017, empat negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memblokade perdagangan dengan Qatar. Langkah untuk memutuskan hubungan dan memblokade Qatar nampaknya didorong oleh Mohammed bin Salman dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang tidak mencapai kata sepakat dengan Qatar terhadap pembagian kursi di Dewan Kerjasama negara-negara Teluk atau GCC.

Tekanan dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, disebut telah menyebabkan Putra Mahkota Mohammad bin Salman, mundur dari blokade ini. Terlebih lantaran Putra Mahkota khawatir bahwa invasi ini akan merusak hubungan jangka panjang Arab Saudi dengan Amerika Serikat.

Selama beberapa tahun terakhir, MBS telah menginstitusionalkan beberapa reformasi sosial di Arab Saudi, termasuk membuka bioskop pertama di negara itu dan memungkinkan konser musik. Gerakan itu dipuji oleh banyak orang sebagai kemajuan menuju masyarakat yang lebih terbuka. Selama periode yang sama, jumlah eksekusi di kerajaan juga meningkat tajam.

Arab Saudi, merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih memenggal kepala orang sebagai bentuk eksekusi, telah berada di lima negara teratas untuk jumlah eksekusi yang dilakukan selama lebih dari satu dekade. Menurut organisasi hak asasi manusia Reprieve dan Amnesty International, jumlah eksekusi telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. 

Pada 2 Oktober 2018, wartawan Arab Saudi dan kritikus sengit Mohammed bin Salman, Jamal Khashoggi memasuki konsulat Saudi di Istanbul, Turki untuk mendapatkan dokumen yang menyatakan perceraiannya dari mantan istrinya. Setelah 18 hari menyangkal, pemerintah Saudi mengakui jurnalis itu terbunuh, yang diduga terlibat perkelahian dengan para pejabat Saudi di dalam konsulat.

Sejak awal hilang, pemerintah Turki menegaskan Khashoggi terbunuh setelah memasuki konsulat oleh pasukan pembunuh negara Saudi. Namun, para pejabat Saudi terus bersikeras Khashoggi meninggalkan gedung tak lama setelah dia masuk.

Ketika tekanan internasional meningkat terhadap Arab Saudi, jaksa penuntut akhirnya merilis pernyataan pada 20 Oktober 2018: “Diskusi yang terjadi antara dia (Khashoggi) dan orang-orang yang bertemu dengannya selama kehadirannya di konsulat kerajaan di Istanbul menyebabkan perkelahian dengan warga negara Jamal Khashoggi, dan mengakibatkan kematiannya.”

Khashoggi, yang pernah menjadi penasihat anggota keluarga kerajaan, tidak disukai karena kritiknya terhadap program reformasi MBS. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Juni 2019, Agnes Callamard, pelapor khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum, mengkritik penyelidikan Arab Saudi atas pembunuhan tersebut.

Dalam laporan tersebut, Callamard mengatakan pembunuhan terhadap Khashoggi merupakan pembunuhan di luar proses hukum yang sudah direncanakan sebelumnya yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan Arab Saudi. Laporan itu juga mengaku menemukan “bukti yang dapat dipercaya” yang menjamin penyelidikan lebih lanjut atas tanggung jawab MBS terkait pembunuhan tersebut.

Menyusul protes internasional, 18 warga negara Arab Saudi ditangkap atas kasus kematian Khashoggi. Pada Desember 2019, jaksa penuntut umum kerajaan menyatakan lima orang telah dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan itu. Namun dua tokoh penting yang diselidiki atas pembunuhan itu telah dibebaskan. Persidangan terhadap para terdakwa dilakukan secara rahasia, meskipun beberapa diplomat termasuk dari Turki serta anggota keluarga Khashoggi diizinkan untuk hadir.