China Larang PR dan Ujian Tertulis untuk Murid Kelas 1 dan 2 SD

Pemerintah China telah mengumumkan larangan bagi semua sekolah untuk melakukan ujian tertulis bagi para murid kelas satu dan dua sekolah dasar (SD).

Larangan ini dipandang sebagai upaya pemerintah China untuk mencabut tekanan para murid dan orang tua mereka dalam sistem pendidikan yang sarat persaingan.

Sebelum larangan ini diumumkan, para pelajar di China wajib melakoni tes tertulis dari kelas satu sekolah dasar hingga masuk universitas pada usia 18 tahun.

Praktik tersebut, menurut menteri pendidikan, merupakan tekanan yang membahayakan "kesehatan fisik dan mental" para pelajar.

"Ujian adalah bagian yang diperlukan dalam pendidikan sekolah…[namun] sejumlah sekolah punya beragam masalah seperti ujian berlebihan yang bisa menyebabkan para murid memikul beban terlampau berat…Ini harus diperbaiki," ujar menteri pendidikan China.

Aturan baru yang dikeluarkan pemerintah China juga membatasi jumlah ujian yang dapat dilaksanakan sekolah per semester.

"Kelas satu dan dua sekolah dasar tidak perlu melaksanakan ujian tertulis. Untuk kelas-kelas lainnya, pihak sekolah bisa menggelar ujian akhir setiap semester. Ujian tengah semester diperbolehkan untuk murid sekolah menengah pertama. Pemerintah daerah tidak diperbolehkan menyelenggarakan ujian daerah atau antarsekolah untuk semua tingkatan di sekolah dasar," sebut Kementerian Pendidikan China.

"Ujian mingguan, ujian unit, ujian bulanan dan sebagainya juga tidak diperkenankan diselenggarakan untuk para pelajar sekolah menengah pertama yang belum menuju kelulusan. Ujian terselubung yang digelar dengan nama berbeda seperti riset akademik juga tidak diperbolehkan," tambah pernyataan tersebut.

Selain melarang ujian tertulis untuk murid-murid kelas satu dan dua, Kementerian Pendidikan China melarang pemberian PR alias pekerjaan rumah untuk murid-murid tersebut. Pekerjaan rumah untuk para pelajar SMP juga dibatasi 1,5 jam per malam, sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP.

Reaksi publik China di laman media sosial Weibo beragam saat menanggapi aturan terbaru pemerintah. Beberapa warganet mengatakan itu adalah langkah menuju arah yang benar demi mencabut beban anak-anak. Lainnya mempertanyakan bagaimana sekolah menguji dan mengukur kemampuan murid tanpa ujian.

Bagaimanapun, langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi di bidang pendidikan China.

Pada Juli, Beijing mencabut seluruh izin operasi bimbingan belajar online di seluruh negeri.

Panduan baru itu juga melarang investasi asing di bidang pendidikan sekaligus menghambat layanan bimbingan belajar privat yang ditengarai bernilai sekitar US$120 miliar.

Ketika aturan tersebut diumumkan, pemerintah China dinilai berupaya untuk meringankan beban keuangan dalam membesarkan anak sehingga para orang tua tergerak memiliki anak lagi—setelah China mencatat angka kelahiran yang rendah.

Kesetaraan pendidikan juga menjadi masalah. Banyak orang tua dengan kemampuan ekonomi tinggi bersedia menghabiskan uang dalam jumlah besar agar anak mereka dapat masuk ke sekolah-sekolah top.

Obsesi pemerintah China di bidang pendidikan pada masa lalu pun mempengaruhi harga properti lantaran orang tua yang kaya sanggup membeli rumah di area dekat sekolah-sekolah top.